Jayapura – Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan wanprestasi terhadap CV Sirindu Rindu dalam perkara pembayaran sisa pekerjaan pembangunan sekolah Tahun Anggaran 2010.
Kuasa hukum CV Sirindu Rindu dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PDT/2026/PT JAP yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan putusan tersebut, pemerintah daerah tetap dinyatakan bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran kepada perusahaan yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Perkara bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan sekolah pada Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan oleh CV Sirindu Rindu. Seluruh pekerjaan disebut telah diselesaikan sesuai kontrak, diterima oleh pemerintah daerah, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, hingga lebih dari 15 tahun, sisa pembayaran pekerjaan belum juga diselesaikan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dapat menghindari kewajiban pembayaran hanya karena adanya perubahan organisasi perangkat daerah maupun alasan administratif lainnya. Pengadilan menilai pekerjaan telah selesai, diterima dengan baik, dan memberikan manfaat sehingga kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi.
Menurut kuasa hukum, putusan tersebut menjadi penegasan bahwa setiap kontrak pemerintah wajib dihormati sesuai asas pacta sunt servanda, sehingga pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak penyedia jasa yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan itikad baik.
Yuliyanto & Associates juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menghormati putusan yang telah berkekuatan pada tingkat banding dengan segera mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembayaran kepada CV Sirindu Rindu sebesar Rp545.650.000, sebagaimana amar putusan pengadilan.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi menempuh upaya hukum lanjutan yang dinilai hanya akan memperpanjang penyelesaian sengketa serta berpotensi menambah beban keuangan daerah.
“Putusan ini menjadi bukti bahwa negara melalui lembaga peradilan hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada kontraktor yang telah melaksanakan kewajibannya secara penuh. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah segera melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus menunggu proses eksekusi,” ujar Yuliyanto, SH., MH.










