Pengadilan Tinggi Jayapura Kuatkan Putusan Wanprestasi Pemkab Mamberamo Tengah, Wajib Bayar Rp984,55 Juta

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:00 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura – Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan wanprestasi dalam perkara pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Galibia, Distrik Eragayam.

Kuasa hukum penggugat dari Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, S.H., M.H., mengatakan putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 25/PDT/2026/PT JAP yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Wmn tanggal 1 April 2026.

Putusan banding diputus pada 23 Juni 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 2 Juli 2026.

Dalam amar putusan tingkat pertama yang kini dikuatkan, majelis hakim menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah cq Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan wanprestasi serta menghukum keduanya membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp984.550.000.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding secara formal, namun menolak seluruh keberatan para pembanding dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Wamena. Selain itu, pembanding dan turut terbanding juga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, termasuk biaya perkara banding sebesar Rp150.000.

Baca Juga :  Kanwil BPN Papua Gelar Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PPAT di Papua Tengah

Perkara ini bermula dari Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 602/115/KONT/K-DAK/PKPO/IX/2010 tertanggal 17 September 2010 terkait pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Galibia dengan nilai kontrak Rp1.406.500.000.

Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan pengadilan, pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen, telah diterima dengan baik, dan bangunannya telah dimanfaatkan sesuai fungsinya. Namun, penggugat hanya menerima pembayaran sebesar 30 persen atau Rp421.950.000, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp984.550.000 belum dibayarkan meski telah dilakukan penagihan dan somasi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi menilai penggunaan nomenklatur lama dinas dalam gugatan tetap sah karena sesuai dengan pihak yang tercantum dalam kontrak. Tanggung jawab atas pekerjaan tersebut dinilai tetap melekat pada Dinas Pendidikan meskipun terjadi perubahan nomenklatur.

Majelis hakim juga menyatakan Bupati Mamberamo Tengah tepat dijadikan pihak dalam perkara karena memiliki kedudukan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban APBD, termasuk kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya telah menjadi aset daerah.

Sementara itu, dalil yang menyatakan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah maupun Menteri Keuangan seharusnya turut digugat ditolak majelis hakim karena kedua pihak tersebut tidak terlibat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kontrak.

Baca Juga :  Indografika Hadirkan Kalender Custom 2027 agar Brand Anda Dikenang Sepanjang Tahun

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Ny. Hariaty Simatupang, Yuliyanto, S.H., M.H., menyatakan putusan banding memberikan kepastian hukum terhadap hak kliennya.

“Putusan ini menegaskan bahwa pekerjaan yang telah selesai, diterima, dan dimanfaatkan harus dibayar sesuai kontrak. Perubahan nomenklatur perangkat daerah tidak menghapus kewajiban hukum yang telah lahir. Kami menghormati seluruh mekanisme hukum yang tersedia dan akan terus mengawal pemenuhan hak klien secara profesional,” ujar Yuliyanto.

Yuliyanto & Associates berharap putusan tersebut dapat ditindaklanjuti secara sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa siaran pers ini merupakan ringkasan Putusan Nomor 25/PDT/2026/PT JAP pada tingkat banding dan bukan pengganti salinan resmi putusan. Selain itu, putusan tersebut juga belum dimaksudkan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru