REPORTASEPAPUA, Jayapura – Pengadilan Negeri Jayapura menggelar sidang praperadilan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Jap yang diajukan oleh tersangka Ludya Eruleke Logo melalui tim kuasa hukumnya, Selasa (7/7/2026). Sidang dipimpin hakim tunggal Rivai Rasyid Tukuboya dengan agenda penyerahan bukti surat dari pihak pemohon dan termohon.
Kuasa hukum pemohon, Yuliyanto, SH, MH, didampingi Max Sujadi Mallu, SH, mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Rabu (8/7/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIT.
Menurut Yuliyanto, dalam persidangan ditemukan sejumlah dokumen yang diajukan sebagai bukti, termasuk surat yang disebut sebagai dokumen asli namun ternyata berupa fotokopi.
“Surat-surat yang diajukan menjadi bagian dari pembuktian kami sebagai pemohon terkait keberatan atas penetapan tersangka, sementara pihak termohon menunjukkan dokumen-dokumen sejak proses penyelidikan hingga penetapan tersangka,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh bukti surat tersebut akan dikonfirmasi melalui keterangan saksi fakta maupun saksi ahli dalam sidang lanjutan. Sementara itu, pihak termohon dari Polda Papua disebut hanya akan menghadirkan satu orang saksi.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Ludya Eruleke Logo menilai jawaban termohon dalam perkara praperadilan justru mempertegas pentingnya pengujian terhadap legalitas penetapan tersangka dan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dalam jawaban tertanggal 6 Juli 2026, termohon meminta majelis hakim menolak permohonan praperadilan, menyatakan penetapan Ludya Eruleke Logo sebagai tersangka sah, serta menyatakan penyitaan barang bukti telah sesuai hukum.
Namun, kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan bukan bertujuan menghindari proses pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memenuhi prosedur hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Mereka menilai termohon lebih banyak menyampaikan dokumen administratif penyidikan, seperti surat perintah, berita acara pemeriksaan, pemanggilan saksi, keterangan ahli hingga penyitaan. Padahal, menurut mereka, inti praperadilan adalah menguji apakah telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti belum jelasnya objek surat yang diduga dipalsukan. Dalam perkara tersebut disebutkan dua surat pemberitahuan Bupati Jayawijaya dengan nomor berbeda, namun belum dijelaskan secara rinci surat mana yang menjadi objek dugaan pemalsuan serta bagian mana yang dianggap tidak asli.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan permohonan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap laptop yang baru diajukan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mereka, bukti yang diperoleh setelah penetapan tersangka tidak dapat digunakan untuk membenarkan penetapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Selain penetapan tersangka, legalitas penyitaan satu unit laptop milik pemohon juga menjadi salah satu objek yang dimohonkan untuk diuji. Kuasa hukum menilai penyidik harus dapat membuktikan alasan keadaan mendesak yang dijadikan dasar penyitaan, termasuk prosedur penyitaan, berita acara, saksi, tanda terima, hingga rantai penguasaan barang bukti.
Dalam permohonannya, kuasa hukum meminta hakim praperadilan menguji secara objektif apakah sebelum penetapan tersangka telah terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah, apakah objek dugaan pemalsuan telah jelas, serta apakah penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Klien kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, praperadilan diajukan sebagai mekanisme untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, profesional, dan tetap menjunjung prinsip due process of law,” Ungkap Yuliyanto SH MH saat diwawancarai oleh media.











