Jayapura – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak permohonan intervensi yang diajukan Simon Gobai dalam perkara Nomor 16/G/TF/2026/PTUN.JPR terkait gugatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua Tengah.
Dengan putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan antara Naftali Kobepa selaku penggugat melawan Gubernur Papua Tengah sebagai tergugat tanpa melibatkan pihak intervensi.
Kuasa Hukum Naftali Kobepa, Yuliyanto, SH, MH, mengatakan fokus persidangan kini mengarah pada pemeriksaan pokok perkara, yakni menguji legalitas tindakan Gubernur Papua Tengah yang belum meneruskan usulan PAW Anggota DPR Papua Tengah kepada Menteri Dalam Negeri.
Menurut Yuliyanto, perkara yang sedang disidangkan bukan merupakan sengketa internal partai politik, melainkan sengketa tata usaha negara terkait dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pejabat pemerintahan.
“Perkara ini bukan sengketa internal partai, tetapi pengujian terhadap tindakan pemerintahan berupa tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Gubernur Papua Tengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Pihak penggugat juga menyebut jawaban tergugat di persidangan mengakui bahwa usulan PAW atas nama Naftali Kobepa telah diterima dari DPR Papua Tengah. Namun, usulan tersebut hingga kini belum diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.
Menurut tim kuasa hukum, fakta tersebut akan menjadi salah satu fokus pembuktian dalam persidangan berikutnya.
Pada tahap pembuktian, penggugat berencana menghadirkan sejumlah saksi dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan penyelenggara pemilu. Selain itu, penggugat juga akan meminta penegasan resmi dari DPP PKB mengenai pihak yang dinilai berhak dilantik sebagai anggota DPR Papua Tengah melalui mekanisme PAW.
Tim kuasa hukum menyatakan optimistis alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mendukung dalil gugatan bahwa tindakan Gubernur Papua Tengah bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan belum terdapat keterangan resmi dari pihak Gubernur Papua Tengah terkait pernyataan yang disampaikan kuasa hukum penggugat dalam perkara tersebut.










