REPORTASEPAPUA, JAYAPURA – Tim Kuasa Hukum Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si. dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jayapura terkait penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polda Papua.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/45/VI/RES.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 8 Juni 2026. Ludya Eruleke Logo disangkakan melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 392 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dugaan membuat dan/atau menggunakan surat palsu.
Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka tersebut belum memenuhi prinsip kehati-hatian hukum. Menurut mereka, hingga proses pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan, penyidik belum menjelaskan secara rinci surat yang diduga palsu sebagaimana menjadi dasar perkara.
Dalam keterangannya, kuasa hukum Yuliyanto SH MH menyebut bahwa pihaknya telah meminta penyidik untuk menunjukkan dan menjelaskan dokumen yang dipersoalkan. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung, surat yang dimaksud belum dijelaskan secara spesifik kepada tersangka maupun kuasa hukumnya.
Menurut kuasa hukum, dalam perkara dugaan pemalsuan surat, objek yang menjadi dasar dugaan tindak pidana harus terlebih dahulu jelas dan terang. Penyidik dinilai perlu menjelaskan surat yang dipersoalkan, bagian yang dianggap palsu, pihak yang membuat surat tersebut, hubungan tersangka dengan dokumen itu, serta adanya unsur niat jahat atau mens rea.
“Dalam perkara pemalsuan surat harus dibuktikan adanya pengetahuan bahwa surat tersebut palsu serta maksud untuk menggunakan surat itu seolah-olah benar,” ujar Tim Kuasa Hukum dalam keterangan kepada media.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam kapasitas kedinasan, menurut mereka, tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian yang kuat terhadap unsur subjektif atau niat jahat.
Dalam permohonan praperadilan yang akan diajukan, tim kuasa hukum mendasarkan argumentasinya pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti aspek keabsahan alat bukti, prosedur penyitaan dokumen, dan kejelasan objek surat yang dijadikan dasar penetapan tersangka.
Mereka menyebut perkara tersebut juga berkaitan dengan sengketa perdata mengenai objek tanah di Jalan Bhayangkara, Wamena. Menurut kuasa hukum, sengketa tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menolak klaim pihak Silvester Wetapo.
“Praperadilan ini bukan bentuk perlawanan terhadap proses hukum. Kami menghormati institusi Polri, namun meminta agar proses pidana dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak digunakan untuk menghidupkan kembali sengketa perdata yang telah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung,” kata Tim Kuasa Hukum.
Melalui praperadilan tersebut, kuasa hukum meminta Pengadilan Negeri Jayapura menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap Ludya Eruleke Logo, termasuk apakah telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah, objek surat yang jelas, prosedur penyitaan yang benar, serta pembuktian unsur mens rea.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum menyatakan kliennya tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bersikap kooperatif. Namun mereka menegaskan bahwa hak-hak konstitusional setiap warga negara harus tetap dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Redaksi)










