Kuasa Hukum Ludya Eruleke Logo Ajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka oleh Polda Papua

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

yuliyanto SH MH

yuliyanto SH MH

REPORTASEPAPUA, JAYAPURA – Tim Kuasa Hukum Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si. dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jayapura terkait penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polda Papua.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/45/VI/RES.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 8 Juni 2026. Ludya Eruleke Logo disangkakan melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 392 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dugaan membuat dan/atau menggunakan surat palsu.

Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka tersebut belum memenuhi prinsip kehati-hatian hukum. Menurut mereka, hingga proses pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan, penyidik belum menjelaskan secara rinci surat yang diduga palsu sebagaimana menjadi dasar perkara.

Dalam keterangannya, kuasa hukum Yuliyanto SH MH menyebut bahwa pihaknya telah meminta penyidik untuk menunjukkan dan menjelaskan dokumen yang dipersoalkan. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung, surat yang dimaksud belum dijelaskan secara spesifik kepada tersangka maupun kuasa hukumnya.

Menurut kuasa hukum, dalam perkara dugaan pemalsuan surat, objek yang menjadi dasar dugaan tindak pidana harus terlebih dahulu jelas dan terang. Penyidik dinilai perlu menjelaskan surat yang dipersoalkan, bagian yang dianggap palsu, pihak yang membuat surat tersebut, hubungan tersangka dengan dokumen itu, serta adanya unsur niat jahat atau mens rea.

“Dalam perkara pemalsuan surat harus dibuktikan adanya pengetahuan bahwa surat tersebut palsu serta maksud untuk menggunakan surat itu seolah-olah benar,” ujar Tim Kuasa Hukum dalam keterangan kepada media.

Baca Juga :  Pengadilan Tinggi Jayapura Kuatkan Putusan PN Wamena, Pemkab Mamberamo Tengah Dinyatakan Wanprestasi

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam kapasitas kedinasan, menurut mereka, tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian yang kuat terhadap unsur subjektif atau niat jahat.

Dalam permohonan praperadilan yang akan diajukan, tim kuasa hukum mendasarkan argumentasinya pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti aspek keabsahan alat bukti, prosedur penyitaan dokumen, dan kejelasan objek surat yang dijadikan dasar penetapan tersangka.

Baca Juga :  Perpustakaan Keliling TNI dielu-elukan Anak-Anak Papua

Mereka menyebut perkara tersebut juga berkaitan dengan sengketa perdata mengenai objek tanah di Jalan Bhayangkara, Wamena. Menurut kuasa hukum, sengketa tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menolak klaim pihak Silvester Wetapo.

“Praperadilan ini bukan bentuk perlawanan terhadap proses hukum. Kami menghormati institusi Polri, namun meminta agar proses pidana dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak digunakan untuk menghidupkan kembali sengketa perdata yang telah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung,” kata Tim Kuasa Hukum.

Melalui praperadilan tersebut, kuasa hukum meminta Pengadilan Negeri Jayapura menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap Ludya Eruleke Logo, termasuk apakah telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah, objek surat yang jelas, prosedur penyitaan yang benar, serta pembuktian unsur mens rea.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum menyatakan kliennya tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bersikap kooperatif. Namun mereka menegaskan bahwa hak-hak konstitusional setiap warga negara harus tetap dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Redaksi)

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 163 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru