REPORTASEPAPUA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mengalami inflasi pada April 2026. Meski terjadi kenaikan harga di sejumlah komoditas, inflasi dinilai masih tetap terjaga seiring normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar avtur dan BBM non-subsidi, serta belum masuknya masa panen raya lokal untuk komoditas hortikultura.
Di Provinsi Papua, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,98 persen (mtm), inflasi tahun berjalan 1,39 persen (ytd), dan inflasi tahunan mencapai 3,80 persen (yoy). Komoditas yang paling mendorong inflasi yakni ikan tuna dengan andil 0,46 persen, angkutan udara 0,32 persen, serta tomat sebesar 0,13 persen. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan buah pinang menahan laju inflasi.
Sementara di Provinsi Papua Selatan, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,94 persen, inflasi tahun berjalan 2,98 persen, dan inflasi tahunan 3,34 persen. Kenaikan harga dipicu oleh komoditas angkutan udara, sawi hijau, dan kangkung. Sedangkan deflasi terjadi pada komoditas emas perhiasan, cabai merah, dan ikan mujair.
Provinsi Papua Tengah mencatat inflasi bulanan paling rendah, yakni 0,21 persen. Inflasi tahun berjalan berada di angka 0,16 persen dan inflasi tahunan sebesar 1,53 persen. Kenaikan harga bawang merah, tomat, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi, sementara penurunan harga cabai rawit, emas perhiasan, dan daging ayam ras menahan kenaikan tersebut.
Adapun Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen, inflasi tahun berjalan 3,81 persen, dan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Papua yakni 4,89 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan harga angkutan udara, tomat, dan beras. Di sisi lain, penurunan harga ketela rambat, telur ayam ras, dan emas perhiasan membantu menekan laju inflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan mitra strategis terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui empat strategi utama.
Pada aspek keterjangkauan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM) rutin dilaksanakan di Provinsi Papua dan tiga daerah otonomi baru dengan melibatkan pemerintah daerah, Bulog, dan mitra terkait.
Di sektor ketersediaan pasokan, dukungan sarana dan prasarana produksi serta distribusi diberikan kepada kelompok tani di Papua Tengah, khususnya untuk komoditas cabai dan hortikultura.
Sementara pada aspek kelancaran distribusi, dukungan sarana distribusi dan koordinasi dengan pelaku usaha serta instansi terkait terus dilakukan guna mengatasi hambatan distribusi barang.
Selain itu, dalam aspek komunikasi efektif, Bank Indonesia juga menggelar edukasi pengendalian inflasi melalui media sosial dan kegiatan literasi stabilisasi harga kepada mahasiswa di wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua.










