KENEYAM – Bupati Nduga, Yoas Beon, S.IP, menegaskan sikap tegas Pemerintah Kabupaten Nduga terkait dinamika pemilihan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030. Ia menolak keras segala bentuk pemalangan fasilitas publik, termasuk Bandara Kenyam, Bandara Timika, maupun kantor pemerintahan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap proses pemilihan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya upaya pemalangan di Bandara Timika saat dirinya hendak melakukan penerbangan menuju Kenyam, Kabupaten Nduga.
Dalam keterangannya, Yoas Beon menyatakan bahwa apabila aksi pemalangan masih terus dilakukan, maka pemerintah daerah akan meminta aparat TNI/Polri mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Marwah negara melalui bupati telah tercoreng. Itu tidak bisa ditolerir. Semua akan diproses hukum, bahkan jika dilakukan oleh keluarga saya sendiri,” tegasnya.
Bupati Nduga menjelaskan bahwa skorsing rapat paripurna DPRK Nduga pada 16 Maret 2026 lalu bukanlah bentuk penghambatan, melainkan langkah strategis untuk menghindari potensi konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar seluruh proses berjalan berdasarkan mekanisme hukum, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tahapan yang harus dilaksanakan agar proses pemilihan tidak menyalahi aturan.
Selain itu, pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri guna memastikan langkah yang diambil sesuai regulasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam maupun sengaja mengulur waktu.
Yoas Beon berharap roda pemerintahan dapat berjalan normal sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.
“Semua harus sesuai aturan, mekanisme, dan undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada hukum sembarangan,” ujarnya.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada kelompok pendukung dua calon wakil bupati, yakni Maniap Kogoya dan Paulus Ubruangge, agar segera menghentikan aksi pemalangan yang mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jika pemalangan masih dilakukan, saya akan meminta aparat TNI/Polri untuk bertindak sesuai aturan,” katanya.
Menanggapi isu yang beredar, Yoas Beon membantah tudingan bahwa dirinya sengaja menunda pemilihan wakil bupati demi memimpin sendiri. Ia menegaskan sejak awal berkomitmen untuk segera melaksanakan pemilihan sesuai mekanisme hukum.
“Informasi itu tidak benar. Saya tegaskan, pemilihan wakil bupati harus segera dilaksanakan sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nduga mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak berdasar, serta bersama-sama menjaga kedamaian dan keamanan di Kabupaten Nduga.
“Jangan percaya informasi yang tidak berdasar. Mari kita jaga kedamaian dan kebersamaan yang sudah terjalin,” tutupnya.










