Gugatan Naftali Kobepa terhadap Gubernur Papua Tengah Segera Disidangkan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 25 April 2026 - 10:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Naftali Kobepa Gugat Gubernur Papua Tengah soal Pengangkatan PAW

Naftali Kobepa Gugat Gubernur Papua Tengah soal Pengangkatan PAW

REPORTASEPAPUA – Perkara gugatan Tata Usaha Negara dengan Nomor 16/G/TF/2026/PTUN.JPR antara Naftali Kobepa melawan Gubernur Papua Tengah akan segera disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Gugatan tersebut diajukan terkait dugaan sikap diam atau tidak diputuskannya permohonan penerusan usulan peresmian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Papua Tengah atas nama Naftali Kobepa kepada Menteri Dalam Negeri.

Naftali Kobepa diketahui merupakan calon anggota DPR Papua Tengah pada Pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah 7, dengan perolehan suara sah terbanyak nomor urut 2.

Baca Juga :  Akademisi Papua Ajak Mahasiswa Fokus Kuliah dan Jauhi Aksi Provokatif

Kuasa hukum Naftali Kobepa, Yuliyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah PKB Provinsi Papua Tengah sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Tengah sejak 20 Oktober 2025 melalui surat Nomor 390/DPW-46/X/2025. Surat tersebut berisi permohonan tindak lanjut proses PAW atas nama Naftali Kobepa.

Namun hingga saat ini, kata Yuliyanto, belum ada ketegasan maupun keputusan dari pihak Gubernur Papua Tengah. Karena itu, kliennya memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura.

Dalam petitumnya, pihak penggugat meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan tidak sah sikap diam tergugat, serta mewajibkan Gubernur Papua Tengah meneruskan usulan peresmian dan pengangkatan PAW Naftali Kobepa kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu tujuh hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Papua Dukung Satgas Damai Cartenz Tegakkan Hukum di Tanah Papua

“Selain itu, penggugat juga meminta adanya uang paksa sebesar Rp1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat, Kata Yuliyanto SH MH ketika diwawancarai media ini. 

Yuliyanto menambahkan, saat ini proses hukum telah berjalan dan pihaknya tinggal menunggu jadwal sidang perdana di PTUN Jayapura. 

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru