Jakarta, 10 April 2026 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanahan.
“Layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, kementerian telah mengatur proporsi pegawai yang bekerja dari rumah maupun dari kantor sesuai kebutuhan. Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja, mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
Pimpinan unit kerja juga diminta memastikan keseimbangan sistem kerja serta menyesuaikan layanan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, layanan pertanahan tetap harus inklusif dan ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, ATR/BPN menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain membuka kanal pengaduan masyarakat, melakukan survei kepuasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti website dan media sosial.
“Meski WFH, respons terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat harus tetap cepat dan proaktif,” tegas Dalu.
ATR/BPN juga mengimbau agar setiap perubahan mekanisme pelayanan dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Penyelesaian layanan pun tetap harus memenuhi standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan.
Dengan kebijakan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, adaptif, serta tetap optimal, baik secara daring maupun luring.










