Jakarta, 9 April 2026 — Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Pada umumnya, pemilik ruko hanya memegang alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, status tersebut sebenarnya dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa peluang peningkatan hak terbuka bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ruko dengan status HGB dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang terpenting, masyarakat memastikan status tanahnya, kesesuaian peruntukan ruang, serta kelengkapan administrasinya sebelum mengajukan permohonan,” ujar Shamy Ardian, Kamis (09/04/2026).
Secara prinsip, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, meskipun masa berlakunya dapat diperpanjang. Artinya, HGB tidak bersifat selamanya. Berbeda dengan Hak Milik yang merupakan hak kepemilikan penuh atas tanah, bersifat turun-temurun, dan tidak dibatasi waktu.
Karena itu, peningkatan status menjadi Hak Milik dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemegang hak.
Namun demikian, tidak semua HGB dapat langsung ditingkatkan. Ruko yang dapat ditingkatkan statusnya harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
• Status HGB masih berlaku;
• Berdiri di atas tanah negara;
• Peruntukan tanah sesuai dan tidak berada di kawasan yang dibatasi untuk pemberian Hak Milik;
• Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
• Bangunan memenuhi ketentuan, termasuk apabila difungsikan sebagai tempat tinggal sesuai regulasi.
Sebaliknya, peningkatan hak tidak dapat dilakukan apabila tanah berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang tidak memungkinkan peningkatan hak, pemohon bukan WNI, atau tanah termasuk kategori dengan pembatasan khusus.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, pemohon juga wajib melengkapi persyaratan administratif, antara lain:
• Identitas diri;
• Sertipikat HGB yang masih berlaku;
• Dokumen perizinan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
• Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila dipersyaratkan.
Dalam kondisi tertentu, seperti peralihan karena pewarisan, diperlukan dokumen tambahan berupa surat keterangan ahli waris.
Shamy Ardian mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan dan konsultasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna memastikan kelayakan serta kelengkapan dokumen.
“Dengan konsultasi sejak awal, proses dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai prosedur,” pungkasnya.










