NDUGA, REPORTASEPAPUA – Pemerintah Kabupaten Nduga tengah menjadi sorotan masyarakat, kalangan intelektual, hingga aparatur sipil negara (ASN) terkait dinamika sosial dan pelayanan pemerintahan yang dinilai belum berjalan optimal. Menanggapi berbagai persepsi tersebut, Bupati Nduga, Yoas Beon, S.Ip, menyampaikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi pemerintahan, kebijakan yang telah ditempuh, serta tantangan yang dihadapi saat ini.
Kekosongan Jabatan dan Dinamika Politik
Bupati menjelaskan bahwa situasi pemerintahan Nduga sempat mengalami masa transisi panjang setelah Almarhum Bupati jatuh sakit usai pelantikan dan menjalani pengobatan selama enam bulan sebelum akhirnya meninggal dunia pada 14 Juli 2025.
Sejak saat itu, terjadi kekosongan jabatan bupati dan roda pemerintahan dijalankan oleh Wakil Bupati yang kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Agustus 2025.
Pada 17 September 2025, DPRK Nduga menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian sekaligus pengisian jabatan bupati definitif. Surat Keputusan penetapan bupati baru diterima pada 17 Desember 2025, dan pada 30 Desember 2025 Bupati Nduga resmi dikukuhkan oleh Gubernur Papua Pegunungan di Wamena.
Pelantikan tersebut kemudian menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Bupati. Untuk mengisinya, Bupati membentuk Panitia Khusus DPRK pada 14 Januari 2026. Pendaftaran calon dibuka pada 26 Januari 2026, dan dua nama diusulkan, yakni Maniap Kogoya dan Paulus Ubruangge.
Dalam pemilihan yang digelar 16 Maret 2026, Maniap Kogoya memperoleh 12 suara, sementara Paulus Ubruangge meraih 13 suara. Namun hasil pemilihan tersebut diskors akibat dinamika sosial dan pertimbangan situasi masyarakat, sehingga disarankan dilakukan dialog untuk mencapai kesepakatan sebelum penetapan hasil kembali.
Pemerintahan Baru, Bukan Inkumben
Bupati menegaskan bahwa pemerintahan saat ini merupakan kepemimpinan baru, bukan kelanjutan pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, selama empat tahun enam bulan terakhir, pemerintahan Nduga mengalami ketidakstabilan, mulai dari kepemimpinan bupati tunggal selama 1,5 tahun pasca wafatnya Yairus Gwijangge hingga tiga tahun masa pemerintahan karateker yang dipimpin secara bergantian oleh Wentius Nimiangge, Namia Gwijangge, Edison Gwijangge, dan Elai Giban.
Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan publik maupun stabilitas keuangan daerah.
Kebijakan Pemerintah Daerah
Meski menghadapi berbagai tekanan, Pemerintah Kabupaten Nduga tetap berupaya menjaga pelayanan dasar masyarakat sesuai kemampuan APBD.
Bupati menyebut pembayaran honor desa, gaji serta insentif ASN, dan penyaluran dana desa tetap berjalan. Program fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Otonomi Khusus juga terus dilaksanakan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih berjalan dengan berbagai keterbatasan. Bantuan beras dan dana sosial tetap disalurkan, meskipun terkadang mengalami hambatan akibat dinamika yang terjadi di daerah.
Terkait sorotan masyarakat terhadap sektor kesehatan dan meningkatnya angka kematian, Bupati menilai evaluasi harus dilakukan berdasarkan data yang jelas. Ia menyebut sebagian kasus kematian terjadi sebelum masa kepemimpinannya serta perlu dikaji apakah disebabkan faktor penyakit atau kondisi sosial masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nduga.
Klarifikasi Seleksi Sekda
Menanggapi isu seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) yang disebut tidak terbuka, Bupati menegaskan proses telah dilakukan secara transparan.
Menurutnya, SK tim seleksi telah diterbitkan dan pengumuman disampaikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Nduga sejak satu bulan sebelum pelaksanaan seleksi.
Bupati juga mengingatkan ASN agar menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas melalui media sosial karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Keterlambatan Penetapan APBD 2026
Terkait keterlambatan penetapan APBD 2026, Bupati menjelaskan beberapa faktor penyebab, antara lain dinamika pemerintahan, molornya pelantikan pimpinan DPRK akibat dualisme SK dan konflik internal partai, kesulitan penyesuaian program melalui sistem SIPD, serta perbedaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan tingginya potensi defisit anggaran sehingga perlu rasionalisasi secara hati-hati.
Ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kembali fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen Perbaikan Pelayanan
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan publik di tengah berbagai tantangan yang ada.
“Kami menghimbau agar setiap OPD wajib kembali ke tempat tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan di jalan-jalan. Mari merangkul seluruh staf bawahan untuk bekerja sama,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Nduga berharap berbagai langkah yang telah dilakukan dapat menjawab sorotan masyarakat sekaligus membangun kembali kepercayaan publik demi terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih baik.










