Yapen I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada Penanganan Masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(Datun) penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan dan Pengawalan Pemanfaatan Dana Desa (Program Jaga Desa) Bidang Intelijen. Bertempat di aula Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Rabu (11/03/2026).
Kegiatan, dihadiri pula oleh Plt Sekda Yapen, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta jajaran dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.
Dalam sambutan Tumpal Eben Ezer Kajari Yapen, mengatakan, penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.
“melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat memberikan dukungan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan ‘ hukum lainnya dalam rangka melindungi dan menyelamatkan kekayaan negara maupun kepentingan umum”.tandas Kajari.
Di tegaskan Kajari, MOU ini merupakan kerangka kerja sama secara umum dan tidak serta-merta mengikat secara langsung untuk setiap permasalahan hukum yang bersifat spesifik.
Sementara itu, Benyamin Arisoy Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen atas komitmen dan dukungannya dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan serta meminimalisir potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan di daerah ini”.
Bupati Yapen, juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan kerja sama ini secara baik, dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi apabila menghadapi persoalan hukum, sehingga setiap kebijakan dan langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di NKRI.
“melalui kerja sama ini, sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen semakin kuat, demi mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat”.(EB)










