Jayapura — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda memperkuat komitmen pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua yang digelar di Kota Jayapura pada 5 Maret 2026.
Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja KPw BI Papua secara bulanan mengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mencatat deflasi sebesar -0,03 persen secara month-to-month. Kondisi ini dipengaruhi menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta ketidakpastian cuaca.
Secara tahunan, inflasi Februari 2026 juga menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi low-base effect akibat tidak berlanjutnya diskon tarif listrik seperti pada tahun sebelumnya. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan masyarakat di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan daerah otonom baru (DOB) dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Menurutnya, forum HLM menjadi wadah strategis untuk membahas perkembangan ekonomi daerah, kondisi inflasi, serta percepatan penggunaan sistem pembayaran digital di Papua.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah melalui integrasi ekosistem digital dan peningkatan transaksi non-tunai secara terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menekankan pentingnya langkah strategis pengendalian inflasi daerah, antara lain dengan menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi TPID, melaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik strategis, serta memperkuat komunikasi publik bersama media guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Gubernur Papua juga mendorong penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya tersebut meliputi peningkatan sinergi penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB, penguatan kolaborasi dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran digital, perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta penerapan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan hasil HLM TPID dan TP2DD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Wali Kota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, serta Wakil Bupati Keerom.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan semakin kuat guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua.










