JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka ruang kolaborasi dengan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-AGRARIA) untuk memperkuat substansi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, saat menjadi narasumber dalam Dialog Strategis yang diselenggarakan KAPTI-AGRARIA di Fairmont Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan, ATR/BPN sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari kalangan akademisi maupun praktisi pertanahan, termasuk dari alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
“KAPTI punya sumber daya yang luar biasa, termasuk STPN. Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Ia menilai, tema dialog “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria” mencerminkan kedekatan serta peran strategis KAPTI-AGRARIA dalam pengembangan kebijakan pertanahan di Indonesia. Melalui forum tersebut, berbagai gagasan diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan yang sedang disusun.
Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ATR/BPN, Andi Tenrisau, menekankan pentingnya penyusunan konsep yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan.
Ia menyebutkan, kebijakan ke depan harus diarahkan pada penguatan transparansi penguasaan tanah, pengaturan yang lebih jelas melalui undang-undang, serta pengembangan sistem administrasi pertanahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” ujar Andi Tenrisau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KAPTI-AGRARIA.
Setelah pemaparan narasumber, dialog dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo. Dalam diskusi tersebut, para anggota KAPTI-AGRARIA yang berasal dari berbagai unsur profesional pertanahan di ATR/BPN menyampaikan pandangan terkait kondisi pertanahan saat ini.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam diskusi, antara lain perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, pembentukan sistem peradilan pertanahan, penguatan sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Selain itu, persoalan kewenangan pelaksana pertanahan di daerah juga menjadi perhatian peserta. Beberapa peserta menyampaikan keresahan pegawai yang kerap berhadapan dengan regulasi dari kementerian lain yang telah memiliki dasar undang-undang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi yang memberikan sambutan, serta Ketua Umum KAPTI-AGRARIA Sri Pranoto yang menyampaikan laporan kegiatan.
Hadir pula Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran ATR/BPN. Dialog Strategis ini juga dirangkaikan dengan kegiatan silaturahmi dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah.










