MIMIKA, REPORTASEPAPUA – Sebanyak 11 tahanan kasus konflik di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua Tengah, dibebaskan melalui mekanisme restorative justice di Mapolres Mimika, Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jeremias Rontini, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal, Dansat Brimob Polda Papua Kombes Pol John Huntal Sitanggang, Kapolres Mimika, Kepala Distrik Kwamki Narama, serta keluarga para tahanan.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan pembebasan tersebut bertujuan mengembalikan situasi Kwamki Narama agar aman dan kondusif. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Polda Papua Tengah dan Pemkab Puncak untuk membangun kembali kawasan Puan Kilama agar tidak lagi dikenal sebagai daerah konflik, melainkan menjadi wilayah yang aman dan berkembang.
Menurutnya, sejumlah program telah disiapkan, di antaranya pembentukan Koperasi Merah Putih untuk menampung dan membeli hasil dulang masyarakat, khususnya para pendulang di Puan Kilama. Selain itu, pemerintah akan menggelar festival budaya guna mengubah citra wilayah dari konflik menjadi destinasi budaya yang menarik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan difokuskan bagi pelajar, ibu hamil, dan balita sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Papua Tengah dan pembebasan warga asal Puncak yang sebelumnya ditahan. Ia menegaskan para warga yang dibebaskan akan dikawal dan diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan produktif, termasuk melalui Koperasi Merah Putih. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi provokasi maupun konflik baru, dan menegaskan hukum akan ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.
Sementara itu, Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menegaskan bahwa restorative justice dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia berharap momentum ini menjadi titik balik untuk menghentikan konflik yang selama ini kerap terjadi di Kwamki Narama.
Kapolda menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah daerah, termasuk Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, mayoritas warga setempat adalah pendulang, sehingga hasil dulang yang ditampung koperasi dapat mendorong ekonomi lokal.
Terkait keberadaan alat berat di lokasi konflik, Kapolda menegaskan alat tersebut tidak memiliki izin (ilegal) dan telah diperintahkan untuk dikeluarkan dari area guna meredam potensi kericuhan. Ia juga menambahkan bahwa penanganan kelompok rawan konflik menjadi ranah Satgas Operasi Damai Cartenz.
“Kami berharap tidak ada lagi konflik. Mari bersama-sama membangun Kwamki Narama agar tetap aman dan kondusif,” tegas Kapolda.(Junio)










