Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, Yakonias Wabrar, menegaskan bahwa penanganan konflik dan aksi teror di Tanah Papua harus dilakukan melalui pendekatan persuasif, bukan dengan cara militeristik. Hal ini disampaikan Yakonias menanggapi meningkatnya aksi kekerasan bersenjata di sejumlah wilayah Papua.
Menurutnya, pengerahan aparat keamanan di beberapa lokasi justru dapat memperparah situasi di lapangan. “Orang Papua ini butuh pendekatan pelayanan yang persuasif, bukan pendekatan militerisme. Kalau tentara terus didorong masuk, itu yang justru membuat gejolak,” ujarnya.
Yakonias menilai, kehadiran Komite Eksekutif Papua (KEP) merupakan langkah tepat untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat. Ia juga menyoroti bahwa sebelumnya, program BP3OKP belum berjalan efektif, sehingga kehadiran KEP diharapkan mampu memperkuat koordinasi di lapangan.
Dalam wawancara tersebut, Yakonias secara khusus menyoroti peran Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw yang dinilainya sebagai figur paling memahami kondisi sosial dan budaya Papua. “Potensi besar itu ada di pribadi Paulus Waterpauw. Dia tahu betul bagaimana melayani orang Papua. Dia jendral yang berdarah-darah, bukan jendral karena belas kasihan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat agar memberikan kepercayaan penuh kepada Komite Eksekutif Papua Paulus Waterpauw. “Negara jangan lihat sebelah mata persoalan Papua. Fasilitasi beliau dengan baik karena hanya Paulus Waterpauw yang tahu kuncinya menyelesaikan persoalan di Papua,” lanjutnya.
Yakonias menambahkan, banyak tokoh yang menurutnya hanya mencari jabatan dan tidak memberikan informasi akurat kepada pemerintah tentang kondisi nyata masyarakat di lapangan. “Banyak yang hanya cari muka ke Jakarta. Laporan tidak akurat, akhirnya penembakan dan kekacauan tetap terjadi,” katanya.










