FAKFAK, Reportasepapua– Sekretaris Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Komisi DPR Papua Barat, Badarudin Heremba, meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak segera menyelesaikan persoalan sasi antara masyarakat adat dan perusahaan yang beroperasi di Teluk Arguni, Kabupaten Fakfak.
Menurut Badarudin, penyelesaian konflik tersebut penting agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sektor ketenagakerjaan dan stabilitas pembangunan daerah.
“Kami minta persoalan sasi antara masyarakat dan perusahaan dapat dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut karena tentu berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama sektor ketenagakerjaan dan stabilitas pembangunan daerah,” kata Badarudin.
Ia menegaskan, DPR Papua Barat sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menangani isu-isu yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Menurut dia, persoalan sasi tidak hanya berkaitan dengan konflik adat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satunya menyangkut tenaga kerja lokal yang terdampak aktivitas perusahaan.
“Masalah sasi bukan sekadar konflik adat, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi dan sosial. Terutama soal tenaga kerja masyarakat lokal, ini menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Badarudin menyatakan, jika pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara efektif, DPR Papua Barat berpotensi melakukan intervensi lebih lanjut, termasuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mencari solusi konkret bagi kedua belah pihak.
Sebagai langkah penyelesaian,
ia merekomendasikan agar pemerintah daerah memfasilitasi dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, perwakilan masyarakat, pihak perusahaan, serta unsur independen yang memiliki kredibilitas. Dialog tersebut, kata dia, harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan inklusif.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dampak lingkungan dan sosial secara komprehensif terhadap kegiatan operasional perusahaan di Teluk Arguni. Evaluasi tersebut perlu melibatkan ahli independen serta partisipasi aktif masyarakat adat.
Badarudin juga mendorong adanya negosiasi kompensasi yang adil bagi masyarakat adat yang terdampak. Kompensasi, menurut dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan serta akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar peningkatan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga Teluk Arguni.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk keterbukaan informasi terkait perizinan, kontrak perusahaan, dampak lingkungan, serta program pengembangan masyarakat.
“Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan atau hak-hak masyarakat adat,” kata Badarudin.
Menurut dia, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sasi, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Teluk Arguni. (Dhy)










