JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai pengganti Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Regulasi baru ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan lahan pertanian guna menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (10/2/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan roadmap penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di seluruh Indonesia sepanjang 2026.
Menteri Nusron menjelaskan, saat ini pemerintah telah menetapkan LSD di delapan provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Total luas lahan yang dikunci di delapan provinsi tersebut mencapai 3.836.944,35 hektare.
“Dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional sekitar 7,34 juta hektare, hampir 60 persen berada di delapan provinsi ini. Sejak 2021, pengendalian alih fungsi di wilayah tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga relatif dapat dikontrol,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, lahan yang telah masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ditetapkan sebagai LSD tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.
29 Provinsi Ditargetkan Tuntas Semester I 2026
Selain delapan provinsi yang sudah ditetapkan, pemerintah menargetkan 12 provinsi lainnya menyusul pada akhir kuartal I 2026. Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Tim Pelaksana Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan diwajibkan menyajikan data minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah di 12 provinsi tersebut untuk ditetapkan sebagai LSD dan LP2B. Target penyampaian data ditetapkan pada pertengahan Maret 2026.
Selanjutnya, 17 provinsi lain akan dituntaskan pada akhir kuartal II 2026. Dengan demikian, seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan telah memiliki peta LSD yang clean and clear pada pertengahan tahun ini.
Alih Fungsi Turun Signifikan
Menurut Nusron, pengendalian melalui mekanisme LSD terbukti efektif menekan laju alih fungsi lahan sawah hingga sekitar 0,05 persen per tahun. Perpres terbaru ini juga mengubah kewenangan alih fungsi lahan yang sebelumnya berada di pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, guna memastikan pengawasan lebih ketat dan terintegrasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa revisi Perpres dilakukan sebagai respons atas meningkatnya konversi lahan sawah yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
“Perpres ini bertujuan mempercepat penetapan LSD, mengendalikan alih fungsi lahan, memberdayakan petani agar tetap mempertahankan fungsi sawah, serta menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penetapan LP2B,” jelasnya.
Dalam regulasi tersebut juga diatur alur penetapan LSD, mulai dari verifikasi lahan sawah, sinkronisasi data, usulan oleh Ketua Tim Terpadu dalam hal ini Menko Pangan, hingga penetapan dan pemutakhiran peta LSD oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
Rakortas ini turut dihadiri Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Dalam Negeri. Menteri Nusron hadir didampingi Plt. Direktur Jenderal Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang Virgo Eresta Jaya.
Dengan terbitnya Perpres 4/2026, pemerintah berharap pengendalian alih fungsi lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.










