Ribuan ASN Mimika Belum Susun SKP, Bupati Johannes Rettob: “Bagaimana Saya Mau Lantik Kalian Jadi Pejabat?”

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA, REPORTASEPAPUA — Proses pelantikan, mutasi, dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika terhambat akibat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kondisi ini mendapat sorotan tegas dari Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang menegaskan bahwa kepatuhan administrasi kepegawaian merupakan syarat mutlak dalam pengembangan karier ASN.

Dari total lebih dari 4.000 ASN di Kabupaten Mimika, tercatat sekitar 3.085 pegawai belum menyusun dan mengunggah SKP tahun 2024–2025 ke dalam sistem myASN. Akibatnya, berbagai usulan pengangkatan pejabat tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan secara nasional.

“Kalau kalian belum punya SKP, bagaimana saya mau melantik kalian jadi pejabat?” tegas Bupati Johannes Rettob saat memimpin apel gabungan ASN, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, kelalaian dalam penyusunan SKP berdampak langsung pada penolakan usulan pertimbangan teknis jabatan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal, SKP merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar penilaian kinerja dan kelayakan seorang ASN untuk menduduki jabatan tertentu.

Baca Juga :  Natal Bersama Papua Tengah, Danrem 173/PVB Dorong Toleransi dan Kebersamaan

“Sekian banyak pejabat yang kita harus usulkan untuk mendapatkan pertimbangan teknis, ditolak semua, karena kalian tidak membuat SKP. SKP itu wajib, harus dibuat oleh seorang pegawai,” ujarnya dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Johannes mengungkapkan bahwa dirinya mendapat teguran langsung dari BKN terkait masih banyaknya data kepegawaian ASN Mimika yang belum lengkap dan belum terunggah dalam sistem nasional. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses manajemen ASN secara menyeluruh.

“Saya ditegur oleh BKN, karena kita semua pegawai ini selain tidak membuat SKP, kita masih punya data yang kurang sekali. Kita mau lihat jabatan kalian, kalian tidak upload SKP kalian,” katanya.

Menurut Bupati, secara regulasi tidak ada perubahan aturan kepegawaian. Namun, seluruh proses administrasi kini telah terintegrasi secara digital melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta BKN, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kelalaian.

Baca Juga :  Kuliah Umum dan Kerja Sama Strategis UNCEN-Freeport Indonesia Dorong Pendidikan Inklusif di Papua

“Kalau dulu mungkin masih bisa disiasati, sekarang semua dengan sistem aplikasi. Jadi kita tidak bisa cocokkan data kalau tidak lengkap,” ungkapnya.

Untuk itu, Bupati Mimika meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengambil langkah tegas dengan memerintahkan seluruh ASN di bawah koordinasinya menyelesaikan dan mengunggah SKP ke myASN. Ia menegaskan bahwa batas waktu telah ditentukan dan tidak ada toleransi lagi.

“Hari ini saya sudah pesan kepada semua pimpinan OPD, hari ini terakhir. Upload semua SKP itu ke myASN dan harus diverifikasi oleh BKN,” tegas Johannes.

Ia berharap, dengan tertibnya administrasi dan kepatuhan ASN terhadap kewajiban penyusunan SKP, proses penataan birokrasi, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja aparatur di Kabupaten Mimika dapat berjalan lebih optimal dan profesional ke depan.(Junio)

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru