Jayapura reportasepapua, – PT Rajawali Puncak Jayawijaya menyuarakan keluhan terkait tunggakan pembayaran proyek beton pembangunan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Papua.
Direktur PT Rajawali Puncak Jayawijaya, Jeffry Ferdy, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (9/2/2026), mengatakan hingga Februari 2026 pihaknya masih menanggung piutang sekitar Rp3,1 miliar yang belum dibayarkan oleh PT Brantas Abipraya, BUMN pelaksana proyek tersebut.
“Pekerjaan beton sudah selesai sejak Januari 2025, namun sampai sekarang belum dibayar lunas. Kami sudah berulang kali menagih, bahkan datang langsung ke Jakarta, tetapi selalu diarahkan ke manajemen pusat tanpa kepastian,” ungkap Jeffry.
Ia menegaskan, kerja sama antara PT Rajawali Puncak Jayawijaya dan PT Brantas Abipraya dilakukan secara sah dan memiliki dasar hukum yang jelas melalui akad jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak.
“Ini bukan sekadar kontrak kerja, melainkan perjanjian jual beli. Beton sudah digunakan untuk pembangunan rumah sakit, sehingga hak kami seharusnya dibayarkan,” tegasnya.
Jeffry juga meminta perhatian Direktur Rumah Sakit Kemenkes Papua agar dapat membantu memediasi pertemuan dengan pihak PT Brantas Abipraya guna mencari penyelesaian.
“Rumah sakit sudah beroperasi, tetapi masih menyisakan utang kepada pengusaha lokal. Kami berharap BUMN lebih serius dan bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, yang mendampingi PT Rajawali Puncak Jayawijaya, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
“Kami meminta Kementerian Kesehatan dan BUMN hadir untuk menghargai kontribusi pengusaha lokal Papua. Jangan sampai pembangunan fasilitas kesehatan justru meninggalkan persoalan bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan,” kata Panji.
Panji juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan atas pembangunan rumah sakit di Papua. Namun, ia berharap pemerintah pusat dan BUMN tidak mengabaikan hak-hak pengusaha lokal yang telah berkontribusi.










