TIMIKA, REPORTASEPAPUA – Kepala Kelurahan Kwamki Narama, Andreas Alua Mitoro, mengungkapkan bahwa hingga awal tahun anggaran 2026, sebagian besar kegiatan di tingkat kelurahan belum dapat berjalan optimal karena masih menunggu penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari dinas terkait.
Hal tersebut disampaikan Andreas saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/2/2026). Ia menjelaskan, memasuki tahun 2026, aktivitas kelurahan masih berjalan seperti biasa tanpa adanya pelaksanaan program baru, khususnya kegiatan fisik.
“Kami masih menunggu DPA. Kalau distrik sudah menerima DPA, barulah kegiatan di kelurahan bisa berjalan. Untuk saat ini, kegiatan fisik belum berjalan sama sekali, tetapi pelayanan administrasi kepada masyarakat tetap kami laksanakan,” ujarnya.
Menurut Andreas, Kelurahan Kwamki Narama berada di bawah koordinasi distrik, sehingga pelaksanaan program sepenuhnya bergantung pada penyerahan DPA di tingkat distrik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Ia menambahkan, seluruh program yang diusulkan kelurahan telah disampaikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Distrik, dan diteruskan ke OPD teknis. Program tersebut telah diakomodir dalam Musrenbang tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026.
“Usulan seperti jalan dan jembatan masuk ke Dinas PUPR. Kelurahan hanya mengusulkan, soal disetujui atau tidaknya, itu akan terlihat di dokumen DPA. Jadi saat ini kami belum bisa memastikan program apa saja yang berjalan,” jelasnya.
Terkait kebersihan lingkungan, Andreas mengakui penanganan sampah masih menjadi tantangan karena Kelurahan Kwamki Narama belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi. Saat ini terdapat sekitar sembilan titik pembuangan sampah ilegal yang tersebar di sepanjang jalan lingkungan.
“Kami masih bergerak dengan armada terbatas dan operasional tahun ini juga belum berjalan. Namun setiap hari Jumat, bersama RT dan staf, kami tetap turun menyisir sampah susulan serta mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama untuk operasional kendaraan dan bahan bakar. Selain itu, masih ditemukan warga yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan, yakni setelah pukul 18.00 hingga larut malam.
Di bidang pelayanan sosial dan kesehatan, Andreas menyampaikan bahwa Kelurahan Kwamki Narama memiliki enam Posyandu dan satu pos pembantu yang aktif melayani masyarakat. Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan Posyandu dinilai cukup baik, mencapai sekitar 80 hingga 85 persen.
“Selain kader Posyandu, kami juga memiliki relawan malaria yang turun langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait data kependudukan, Andreas menyebutkan jumlah penduduk Kwamki Narama berdasarkan data manual kelurahan tercatat sebanyak 6.366 jiwa. Namun, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta publikasi Mimika Dalam Angka, jumlah penduduk diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu jiwa.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sambil menunggu kejelasan dokumen anggaran agar program pembangunan yang telah diusulkan dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
(Junio)










