Bupati Mimika Tegaskan PT MAS Tidak Terkait Divestasi Saham PTFI

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 24 Januari 2026 - 11:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA, REPORTASEPAPUA – Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob meluruskan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait PT Mimika Abadi Sejahtera (MAS) yang disebut-sebut mengelola dana divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 7 persen. Isu tersebut ramai diperbincangkan melalui grup WhatsApp dan sejumlah video di media sosial.

Bupati Rettob menegaskan bahwa PT MAS sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana divestasi saham PTFI.

“Perlu kami luruskan, PT Mimika Abadi Sejahtera tidak ada sangkut paut dengan pengelolaan divestasi saham PT Freeport Indonesia,” tegas Bupati Rettob.

Ia menjelaskan, pengelolaan divestasi saham PTFI sepenuhnya dilakukan oleh PT Papua Divestasi Mandiri (PDM), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.

PT PDM memiliki mandat untuk mengelola kepemilikan saham divestasi PTFI sebesar 10 persen, dengan pembagian 3 persen milik Pemerintah Provinsi Papua dan 7 persen milik Pemerintah Kabupaten Mimika. Perusahaan ini bertugas melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai holding BUMN tambang, khususnya terkait pengelolaan dana dividen yang menjadi hak masyarakat Papua.

Sementara itu, PT Mimika Abadi Sejahtera merupakan BUMD yang didirikan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan kepemilikan saham 100 persen milik Pemda Mimika dan berada di bawah pembinaan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Tujuan pendirian PT MAS adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan berbagai unit usaha.

Ke depan, PT MAS diproyeksikan menjadi holding company dengan sejumlah unit usaha strategis di bawahnya, antara lain pengelolaan tailing, pengelolaan aset daerah, air minum, SPBU, perhotelan, pariwisata, dan sektor usaha lainnya. Karena itu, dibutuhkan tenaga profesional yang memahami regulasi serta memiliki kepekaan terhadap pengelolaan bisnis.

Baca Juga :  ‎Langkah Tegas dan Teguh Ramses Limbong: Antara Biaya Demokrasi dan Tanggung Jawab Konstitusional

Bupati Rettob menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan usaha secara langsung, sehingga pembentukan BUMD menjadi instrumen legal untuk mengelola potensi ekonomi daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Mimika.

Ia mengungkapkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir, PT MAS sempat dibekukan sementara. Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi teknis untuk menentukan apakah perusahaan akan ditutup atau dilanjutkan dengan metode dan strategi baru.

“Setelah evaluasi, kami memutuskan PT MAS dilanjutkan dengan melakukan pendampingan bersama Universitas Cenderawasih,” jelasnya.

Berdasarkan rekomendasi Universitas Cenderawasih, pemerintah daerah menunjuk kepengurusan sementara yang terdiri dari tiga orang direksi, yakni dua orang yang terlibat sejak awal pendirian PT MAS dan memahami tujuan pembentukannya, serta satu orang profesional yang memahami rencana bisnis utama perusahaan. Kepengurusan ini diberi kewenangan mengangkat staf sesuai kebutuhan tugas dan tanggung jawab.

“Saat ini PT MAS dengan kepengurusan sementara sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa investor,” ujar Bupati Rettob.

Beberapa rencana kerja sama tersebut antara lain pengelolaan tailing secara komersial dengan tahap penyusunan nota kesepahaman (MoU) bersama PTFI, kerja sama dengan Pertamina untuk pembangunan SPBU di wilayah pelabuhan dan pesisir, pengelolaan air bersih, serta pengelolaan aset Pemda seperti venue futsal, biliar, hanggar, pesawat, kapal, transportasi darat, dan rumah sewa milik pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kapolda Papua Tengah Sidak Gudang LPG di Mimika, Perintahkan Jajaran Awasi Distribusi Gas dan BBM

Ia menegaskan, pengurus sementara PT MAS memiliki tugas utama menyusun proses seleksi pengurus definitif melalui uji kompetensi serta fit and proper test, menyelesaikan perizinan, menyusun rencana bisnis, menata organisasi, serta menyiapkan sarana dan prasarana operasional perusahaan. Masa tugas kepengurusan sementara ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

Bupati Rettob juga memaparkan kilas balik perjalanan PT MAS yang berdiri sejak 2015 dan telah beberapa kali mengalami pergantian manajemen. Berdasarkan Peraturan Daerah, penyertaan modal Pemda hingga tahun 2023 sebesar Rp10 miliar, dengan realisasi penyetoran Rp6 miliar.

Setelah dilantik bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong, Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset daerah, termasuk PT MAS. Evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui RUPS Luar Biasa pada Juli 2025 berdasarkan temuan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam RUPS ditemukan banyak persoalan, mulai dari perizinan, ekonomi, manajerial, bisnis, organisasi, aset hingga keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Bupati Rettob.

Atas dasar temuan tersebut, Pemda Mimika memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengambil langkah penyelamatan perusahaan melalui pendampingan akademik.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini memiliki kepemilikan saham pada tiga perusahaan, yakni Bank Papua, PT Papua Divestasi Mandiri (bersama Pemerintah Provinsi Papua), serta PT Mimika Abadi Sejahtera yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemda Mimika.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 97 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru