Terungkap di PN Wamena, 35 Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan Mamteng Diduga Dialihkan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAWIJAYA, REPORTASEPAPUA – Sidang lanjutan perkara perdata antara CV Sirindu Rindu, PT Kamang Wijaya, dan PT Pumarino melawan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah serta Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah kembali digelar di Pengadilan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (21/1/2026).

Sidang yang berlangsung maraton selama 13 jam itu menyita perhatian publik setelah terungkap dugaan serius bahwa dana pembayaran kepada kontraktor diduga telah dialihkan untuk kepentingan lain, bahkan satu nama disebut secara terbuka dalam persidangan oleh saksi.

Setidaknya, dari 35 paket pekerjaan, baru 2 paket pekerjaan yang telah dibayarkan. Sedangkan, 33 paket pekerjaan hingga kini belum dibayarkan.

Perkara antara CV Sirindu Rindu dan CV Pumarino melawan Pemda Mamberamo Tengah dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Dean Cakra Buana Ginting, SH, dengan hakim anggota Gerry Geovant Supranata Kaban, SH dan Syahrial Yahya Budi Harto, SH.

Sementara perkara PT Kamang Wijaya dipimpin Majelis Hakim dengan Ketua Andreas Saut Mangalan, SH, serta hakim anggota Hasan, SH dan Rosari, SH. Kedua sidang memasuki agenda pembuktian saksi.

Baca Juga :  BI PAPUA GELAR 25 KALI KAS KELILING, JANGKAU 16 KABUPATEN DI WILAYAH 3T

Para penggugat menghadirkan lima saksi kunci, Dalam kesaksian mereka, terungkap bahwa pekerjaan fisik benar-benar dilaksanakan, namun pembayaran tidak tuntas dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fakta persidangan juga mengungkap bahwa para kontraktor pernah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Wamena dan Polda Papua pada 2013–2014, namun tidak ada tindak lanjut hingga kini.

Lebih mengejutkan lagi, dalam sidang terungkap bahwa anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor diduga telah digunakan untuk kepentingan lain oleh pihak tertentu, dan satu nama disebutkan dalam persidangan, yang diharapkan dapat menjadi temuan resmi aparat penegak hukum.

Disorot Potensi Konflik Kepentingan Jaksa

Kuasa hukum para kontraktor, Yuliyanto, SH, MH menyoroti posisi Kejaksaan yang dinilai berpotensi Conflict of Interest, karena di satu sisi pernah menjadi kuasa hukum Pemda dalam perkara sebelumnya, sementara di sisi lain seharusnya menjalankan fungsi pengawasan hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Baca Juga :  Empat Kali Letusan Senjata Api di Bandara Lama Sugapa, KKB Diduga Pelaku Penembakan

Dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Wamena yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pemda Mamberamo Tengah seharusnya melaksanakan pembayaran sesuai putusan, karena kronologinya dinilai satu gelombang dengan perkara yang kini disidangkan.

Saksi Adolf Beyai menegaskan bahwa semestinya Pemda mendapat advis hukum untuk melaksanakan putusan, bukan justru membiarkan persoalan berlarut-larut hingga kembali menggugat kontraktor.

Diharapkan Jadi Temuan Resmi Penegak Hukum

Kuasa hukum penggugat berharap seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran, dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sekaligus pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Ini bukan hanya soal wanprestasi, tapi sudah mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran publik yang merugikan puluhan kontraktor dan berdampak pada layanan pendidikan di daerah,” ujar kuasa hukum dalam persidangan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal Pengadilan Negeri Wamena. (RED)

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru