MK Putuskan Wartawan Tidak Bisa Dijerat Sanksi Pidana, Semua Wajib Lewat Dewan Pers

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 21 Januari 2026 - 05:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menorehkan tonggak penting dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), organisasi ini berhasil memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis dari praktik kriminalisasi.

Iwakum menjadi pemohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selama ini dinilai multitafsir dan berpotensi merugikan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menyatakan bahwa permohonan tersebut bertujuan meminta MK mempertegas makna perlindungan hukum bagi wartawan agar kerja jurnalistik tidak mudah dibawa ke ranah pidana.

“Posisi Iwakum hanya meminta Mahkamah Konstitusi mempertegas bunyi Pasal 8 terkait perlindungan hukum terhadap wartawan. Kami ingin memastikan kerja-kerja jurnalistik benar-benar bebas dari kriminalisasi,” ujar Irfan Kamil kepada IDN Times, Selasa (20/1/2026).

Dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Iwakum. MK menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses secara pidana tanpa melalui mekanisme Dewan Pers.

Baca Juga :  Sambut Paskah, Arnold Ronsumbre Ajak Masyarakat Papua Bersatu dan Bergandengan Tangan

Putusan tersebut memperkuat posisi pers sebagai pilar demokrasi dan memberikan kepastian hukum bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers.

“Ke depan, tidak bisa lagi penegak hukum atau perorangan langsung memproses hukum karya jurnalistik. Ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, maupun KPK,” tegas Irfan Kamil.

Profil Singkat Iwakum

Iwakum merupakan organisasi profesi yang mewadahi wartawan dengan fokus liputan hukum. Organisasi ini berdiri pada 31 Juli 2022, berawal dari konsolidasi informal jurnalis hukum lintas media di Jakarta.

Menurut Irfan Kamil, pembentukan Iwakum dilandasi kebutuhan akan wadah profesional yang secara khusus mengkaji isu-isu hukum secara mendalam, independen, dan berintegritas.

“Awalnya hanya tongkrongan wartawan hukum. Kemudian kami sepakat membentuk organisasi agar penulisan isu hukum lebih tajam, sekaligus memperkuat kapasitas anggota melalui audiensi kelembagaan dan pelatihan jurnalistik,” ujarnya.

Baca Juga :  Freeport Pastikan Percepatan Perbaikan Smelter, Datangkan Komponen dengan Pesawat Kargo Antonov

Saat ini, Iwakum telah berstatus sebagai perkumpulan berbadan hukum, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Iwakum memiliki 40 anggota aktif, seluruhnya merupakan wartawan media massa nasional yang bertugas di Jakarta.

Susunan Pengurus Iwakum

  • Ketua Umum: Irfan Kamil (Kompas.com)
  • Sekretaris Jenderal: Ponco Sulaksono (Merahputih.com)
  • Bendahara Umum: Asep Bidin Rosidin (Pikiran-Rakyat.com)
  • Kepala Departemen SDM: Bachtiarudin Alam (Berita Nasional)
  • Kepala Departemen Litbang: Fana Fadzikirillahi Suparman (Investortrust.id)
  • Kepala Departemen Media dan Komunikasi: Isa Anshori (SCTV)
  • Kepala Departemen Kerja Sama Antar Lembaga: Rizky Suryarandika (Republika)
  • Kepala Departemen Advokasi: Faisal Aristama (RMOL)

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai menjadi landasan penting dalam memperkuat kebebasan pers, sekaligus memastikan bahwa kerja jurnalistik tetap berada dalam koridor hukum dan etika, tanpa ancaman kriminalisasi.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru