LSM Gempur Papua dan Dewan Adat Keerom Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS ke Kejati Papua

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 18 Desember 2025 - 07:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua bersama Dewan Adat Keerom secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Keerom kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Rabu (17/12/2025).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, didampingi Ketua Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian. Keduanya menyerahkan sejumlah dokumen serta barang bukti pendukung yang dinilai relevan dengan dugaan penyelewengan dana BOS.

Usai melapor, Panji Agung Mangkunegoro menjelaskan bahwa dugaan korupsi dana BOS di Kabupaten Keerom telah melalui proses pengumpulan dan validasi data bersama salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun 2024 hingga 2025.

“Pada 10 Februari 2025, Inspektorat sebenarnya telah melakukan pemeriksaan. Namun sampai saat ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak pernah dikeluarkan. Karena itu, hari ini kami resmi melaporkan dugaan korupsi dana BOS dengan nilai per tahun berkisar antara Rp1,7 miliar hingga Rp2 miliar, berdasarkan akumulasi jumlah siswa dalam data Dapodik,” ungkap Panji.

Baca Juga :  PSU di Papua, Forum LKN Ajak Masyarakat Tidak Golput dan Sukseskan Penyelengaraannya

Ia menegaskan bahwa dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan siswa di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 8 Tahun 2025.

Panji juga berharap lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan dana BOS di Kabupaten Keerom. Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak serius dan profesional dalam mengusut dugaan penyelewengan tersebut.

Dalam keterangannya, Panji turut menyinggung pengalaman hukum yang pernah ia alami saat menyuarakan dugaan korupsi ini. Ia mengaku sempat dilaporkan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga berstatus terdakwa dan menjalani proses persidangan.

Baca Juga :  Senyum Polwan Ops Damai Cartenz Membawa Berkah Bagi Mama-Mama Papua di Pasar Lama Oksibil

“Kami justru pernah dilaporkan menggunakan Undang-Undang ITE saat menyuarakan dugaan korupsi ini. Saya sempat ditahan di Polres Keerom, padahal berdasarkan surat edaran internal Mabes Polri, pelapor dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat dipidanakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Panji mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tertanggal 29 April 2025 yang menegaskan bahwa masyarakat maupun LSM yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, pejabat publik, atau institusi negara tidak dapat dipidana.

Menurutnya, pengusutan kasus ini penting sebagai bentuk edukasi hukum sekaligus peringatan agar pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor pendidikan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga meminta pihak sekolah bersikap kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang berjalan.

“Menjadi pejabat publik harus siap untuk dikritisi dan diperiksa,” pungkas Panji.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru