LBH Jakarta Justice Kawal Sengketa Hubungan Industrial Rocky

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yulianto, S.H., M.H., saat diwawancarai media

Yulianto, S.H., M.H., saat diwawancarai media

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Justice kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan hukum gratis kepada pekerja yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Salah satu kasus yang saat ini dikawal adalah sengketa hubungan industrial yang dialami Rocky Herwindo, pekerja outsourcing yang telah mengabdi selama 13 tahun di sebuah perusahaan di Jakarta.

Rocky memulai kariernya pada 2013 melalui perusahaan outsourcing ISH, sebelum dialihkan ke perusahaan IN pada 2018. Selama masa kerja tersebut, Rocky menempati sejumlah posisi strategis, mulai dari Junior Officer hingga Senior Account Manager DPS III di Divisi Private Sales Service pada periode 2024–2025. Ia juga telah mengikuti berbagai pelatihan, asesmen, serta KKSP yang menjadi bagian dari persyaratan pengangkatan karyawan tetap.

Mediasi Disnaker Telah Dilaksanakan

Rocky menyampaikan bahwa pertemuan mediasi awal dengan Dinas Ketenagakerjaan telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Dalam pertemuan tersebut, duduk perkara sengketa telah dijelaskan secara menyeluruh kepada mediator.

“Alhamdulillah, pertemuan berjalan baik. Mediator menyatakan akan melanjutkan proses mediasi dan menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu sekitar 10 hari ke depan, paling lambat awal Januari 2026,” ujar Rocky.

Dalam proses mediasi tersebut, Rocky bersama kuasa hukumnya dari LBH Jakarta Justice, Advokat Nurul Huda, S.H., telah menyepakati materi mediasi dengan dua poin utama tuntutan.

Pertama, Rocky meminta diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT) atau organik, dengan pengakuan masa kerja sejak awal bekerja. Kedua, apabila perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka pihaknya meminta kompensasi, pesangon, dan hak-hak lainnya diberikan sesuai peraturan perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan nilai tidak kurang dari Rp307 juta atau sesuai perhitungan normatif yang berlaku.

Baca Juga :  Satgas Operasi Damai Cartenz Melaksanakan Respons Cepat Kejadian Dugaan Percobaan Penembakan di Dekai

Sengketa Masa Kerja dan Dugaan Pelanggaran PKWT

Rocky menegaskan bahwa masa kerja yang dijalaninya sejak 2013 seharusnya diakui secara utuh berdasarkan prinsip continuity of employment sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang sistem alih daya (outsourcing).

“Secara hukum, masa kerja saya tidak boleh dianggap terputus. Kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) juga tidak boleh melebihi lima tahun. Jika melampaui, maka status pekerja seharusnya berubah menjadi karyawan tetap,” jelas Rocky.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada 20 Oktober 2025 dirinya baru diberitahu oleh pihak Human Capital Management bahwa kontraknya telah berakhir sejak 30 September 2025. Rocky kemudian diminta menandatangani perpanjangan kontrak satu bulan dan diberi informasi akan dialihkan ke perusahaan lain, PT MP.

“Saya tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya. Padahal, aturan mewajibkan pemberitahuan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir,” tegasnya.

Bipartit Gagal, Lanjut Mediasi

Setelah meminta pendampingan LBH Jakarta Justice, melalui Advokat Yulianto, S.H., M.H., pihak LBH melayangkan undangan Bipartit I kepada perusahaan pada 10 November 2025. Namun sehari sebelum bipartit digelar, akses masuk Rocky ke kantor dinonaktifkan oleh manajemen gedung, meskipun ia masih bekerja seperti biasa.

Bipartit I pada 13 November dan Bipartit II pada 17 November 2025 tidak menghasilkan kesepakatan. Menurut Rocky, perusahaan tidak menunjukkan itikad untuk mengangkatnya sebagai karyawan tetap dan hanya menawarkan opsi pesangon.

Baca Juga :  Cipta Kondisi Jelang PSU, Polda Papua Gelar Razia Gabungan di Dunia Malam

Proses kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi Disnaker Jakarta Selatan pada 26 November 2025. Dalam penyampaian perusahaan keesokan harinya, perhitungan pesangon hanya didasarkan pada masa kerja delapan tahun, bukan 13 tahun seperti yang diklaim Rocky.

“Perbedaan perhitungan masa kerja ini membuat nilai pesangon jauh dari seharusnya. Karena itu saya menolak dan memilih melanjutkan proses mediasi,” ujarnya.

LBH: Jika Tak Ada Kesepakatan, Siap Gugat ke PHI

Pendiri LBH Jakarta Justice sekaligus kuasa hukum Rocky, Yulianto, S.H., M.H., menegaskan pihaknya berharap proses mediasi berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

“Klien kami masih ingin bekerja. Namun jika perusahaan tidak mau menerima kembali atau menolak nilai yang kami ajukan, kami meminta mediator segera menerbitkan anjuran. Anjuran itulah yang akan kami uji di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta,” tegas Yulianto.

Ia menambahkan, LBH Jakarta Justice akan terus memperjuangkan hak kliennya sesuai hukum yang berlaku.

“Sepanjang 2025, kami telah menangani sekitar 10 kasus ketenagakerjaan. LBH Jakarta Justice konsisten memberikan bantuan hukum gratis bagi pekerja tanpa memungut biaya,” pungkasnya.

Rocky pun berharap proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang adil.

“Saya hanya ingin hak saya dipenuhi sesuai hukum. Saya tetap menghormati perusahaan dan berharap persoalan ini selesai secara baik,” tutupnya.


Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 141 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru