Dinkes Keerom Jawab Gugatan CV Athena Jaya Papua, Kuasa Hukum: Penolakan Bunga Tidak Sesuai Kontrak

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:58 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom resmi menyampaikan jawaban atas gugatan perdata CV Athena Jaya Papua dalam perkara Nomor 188/Pdt.G/2025/PN.Jap di Pengadilan Negeri Jayapura. Dokumen jawaban bertanggal 21 November 2025 itu ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Keerom, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Keerom.

Dalam jawaban setebal 10 halaman tersebut, Dinas Kesehatan selaku Tergugat II mengajukan eksepsi sekaligus bantahan pokok perkara. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan mereka.

Tiga Eksepsi Tergugat

Dinas Kesehatan mengajukan tiga keberatan formil terhadap gugatan:

  1. Gugatan dianggap tidak sah karena dinilai dibuat sebelum surat kuasa khusus diterbitkan. Gugatan bertanggal 4 September 2024, sedangkan surat kuasa untuk kuasa hukum penggugat baru keluar pada 21 Juli 2025.
  2. Tuntutan ganti rugi dianggap tidak berdasar kontrak, termasuk nilai materiil Rp1,377 miliar dan immateriil Rp1 miliar, yang dinilai tidak tercantum dalam perjanjian kerja.
  3. Permohonan sita jaminan dinilai bertentangan dengan UU Perbendaharaan Negara, karena melarang penyitaan uang atau aset milik negara/daerah.
Baca Juga :  HKTI Papua Tengah Resmi Dilantik

Dinkes Mengakui Utang, Berdalih Terhalang Refocusing COVID-19

Dalam jawaban pokok perkara, Dinas Kesehatan mengakui adanya kontrak dan mencatat prestasi CV Athena Jaya Papua sebagai piutang yang wajib dibayarkan. Namun pembayaran disebut tidak bisa dilakukan karena refocusing anggaran terkait COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Inpres No. 4/2020, PMK 35/2020, Perppu 1/2020, dan UU No. 2/2020.

Tergugat menilai kondisi tersebut merupakan force majeure, sehingga mereka menolak kewajiban membayar bunga dan denda sesuai Pasal 1244–1245 KUH Perdata.

Siap Bayar Pokok Utang, Tolak Bunga

Dalam proses mediasi, CV Athena Jaya Papua mengajukan tagihan sebagai berikut:

  • Pokok utang: Rp1.090.785.000
  • Bunga 2,5% per tahun (2020–2025): Rp136.348.125
  • Biaya perkara: Rp200.000.000
  • Total: Rp1.427.133.125

Dinas Kesehatan hanya bersedia membayar pokok utang dan meminta pembayaran dilakukan bertahap melalui APBD 2026. Tergugat menolak bunga dan denda karena dinilai tidak pernah disepakati dalam kontrak.

Kuasa Hukum CV Athena Jaya Papua: Ada Dasar Kontraknya

Kuasa hukum CV Athena Jaya Papua, Yuliyanto, S.H., M.H, menegaskan penolakan Tergugat atas bunga tidak berdasar. Menurutnya, SSUK poin 65.3 huruf d secara jelas mengatur kewajiban PPK membayar ganti rugi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran berdasarkan tingkat suku bunga Bank Indonesia.

Baca Juga :  Tim Medis Satgas Ops Damai Cartenz Berikan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Puncak Jaya

“Dengan pengakuan Tergugat bahwa mereka berutang, maka kewajiban membayar bunga juga otomatis mengikat. SSUK berlaku sebagai bagian dari kontrak dan tidak bisa diabaikan sepihak,” tegas Yuliyanto, yang pada 2025 telah tiga kali menggugat Pemda Keerom atas kasus serupa.

Permohonan Dinkes kepada Majelis Hakim

Dinas Kesehatan meminta Majelis Hakim untuk:

  • Mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).
  • Menolak seluruh gugatan pokok perkara.
  • Memberikan waktu menyelesaikan pembayaran pokok utang melalui mekanisme APBD.
  • Menolak permohonan denda, bunga, dan sita jaminan.
  • Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Sebagai alternatif, Tergugat meminta putusan ex aequo et bono atau putusan yang dianggap adil.

Perkara ini akan berlanjut ke tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura.


Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru