JAYAPURA, reportasepapua – Pemerintah Provinsi Papua menekan seluruh direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh pasca-temuan audit Kementerian Kesehatan RI yang menyoroti berbagai kelemahan serius di fasilitas kesehatan Papua.
Temuan audit tersebut sebelumnya dilakukan di RSUD Yowari, RSUD Abepura, RS Dian Harapan, dan RS Bhayangkara, yang mengungkap sederet persoalan mendasar mulai dari manajemen rujukan, pelayanan kegawatdaruratan, hingga kesiapan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kritis.
Desakan reformasi itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Dok II Jayapura, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah sorotan publik yang menguat terhadap kualitas layanan kesehatan, menyusul beberapa kasus kegawatdaruratan yang berujung fatal.
“Para direktur dan kepala dinas sudah sepakat memperbaiki layanan mulai dari Puskesmas sampai Rumah Sakit,” ujar Gubernur Fakhiri. Namun, komitmen itu masih memerlukan mekanisme pengawasan ketat mengingat persoalan kesehatan di Papua bukan hanya soal teknis, tetapi juga masalah tata kelola, disiplin tenaga kesehatan, hingga distribusi anggaran.
Audit Kemenkes Ungkap Banyak Celah, Pemprov Diminta Tidak Sekadar Retorika
Gubernur Fakhiri mengakui bahwa tantangan fiskal menjadi hambatan tersendiri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keselamatan pasien tidak boleh dikompromikan. “Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena sejumlah temuan audit Kemenkes menunjukkan adanya praktik pelayanan yang tidak sesuai standar, keterlambatan tindakan, minimnya kesiapan ruang operasi, hingga lemahnya sistem rujukan antar fasilitas. Sejumlah pengamat kesehatan menyebut pembenahan membutuhkan keberanian politik dan reformasi struktural, bukan sekadar janji.
Keadilan Akses Layanan Jadi Sorotan
Gubernur Fakhiri juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di Papua harus diberikan tanpa diskriminasi. Ia menepis kekhawatiran publik bahwa layanan berbeda antara pasien umum, BPJS, atau pasien dari daerah tertentu.
“Semua orang harus dilayani,” tegasnya.
Meski demikian, publik menunggu langkah konkret berupa peningkatan kapasitas tenaga medis, pembenahan SOP rujukan, dan transparansi pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.
Dukungan Anggaran Masih Digodok, Efektivitasnya Dipertanyakan
Pemprov Papua menyatakan sedang menghitung ulang kemampuan fiskal untuk memberikan dukungan anggaran tambahan bagi rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta yang berperan besar menampung pasien rujukan.
Namun, pengamat kesehatan mempertanyakan apakah penyesuaian anggaran dapat menjawab masalah struktural selama ini, mengingat persoalan kualitas layanan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran tetapi juga efektivitas penggunaannya.
Dorongan Kolaborasi Antar-Wilayah, Tantangan di Tingkat Pelaksanaan
Selain itu, Pemprov Papua mendorong mekanisme dukungan komplementer dari pemerintah kabupaten/kota hingga potensi kolaborasi antarprovinsi di Tanah Papua. Skema ini dimaksudkan untuk memastikan rumah sakit rujukan utama tidak kewalahan.
Namun, langkah ini berpotensi menghadapi tantangan koordinasi lintas pemerintah daerah, yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam urusan kesehatan publik.
Publik Menunggu Pembuktian di Lapangan
Menutup arahannya, Gubernur Fakhiri berharap ada perubahan signifikan di seluruh RS dan Puskesmas. Ia bahkan akan meninjau klaim Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terkait layanan Puskesmas 24 jam—fasilitas yang selama ini menjadi titik terlemah dalam rantai layanan kesehatan.
Meski berbagai komitmen telah diumumkan, publik Papua menilai bahwa pembenahan layanan kesehatan membutuhkan langkah nyata dan pengawasan ketat, bukan sekadar rapat koordinasi atau pernyataan komitmen.
Seluruh proses ini akan menjadi indikator apakah reformasi layanan kesehatan di Papua benar-benar berjalan, atau kembali berhenti di atas kertas.










