Bid Dokkes Polda Papua dan RS Bhayangkara Gelar Audiensi dengan Komnas HAM Papua, Bahas Klarifikasi Pelayanan Medis

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 27 November 2025 - 21:54 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, reportasepapua – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Papua bersama Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tk. II Jayapura menggelar audiensi dengan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini digelar untuk memberikan klarifikasi resmi terkait prosedur pelayanan medis dalam kasus pasien rujukan yang sebelumnya ramai dibahas publik.

Audiensi tersebut dihadiri Kabid Dokkes Polda Papua Kombes Pol dr. Bambang Pitoyo Nugroho, Sp.S., M.H., QHIA, Karumkit Bhayangkara AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM, perwakilan Komnas HAM Papua Melky Weruin, serta dokter spesialis kandungan dr. Alberthzon Rabgrageri, Sp.OG.

Dalam penjelasannya, AKBP Rommy Sebastian menegaskan bahwa informasi terkait dugaan permintaan biaya sebelum pelayanan medis adalah tidak benar. Menurutnya, penyampaian tarif kamar VIP yang beredar di media sosial merupakan bagian dari transparansi pelayanan sesuai ketentuan regulasi.

“Penyampaian tarif kamar VIP (Rp3–4 juta) dilakukan karena kamar yang tersedia tinggal satu. Informasi tersebut bukan permintaan uang muka atau syarat pelayanan. Narasi yang beredar di media sosial perlu kami luruskan,” jelasnya.

Baca Juga :  Ops Damai Cartenz Jalin Silaturahmi dengan Tokoh Agama di Timika

Dokter jaga IGD, dr. Ary Winanti Putri, turut memaparkan kondisi pasien rujukan dari RSUD Yowari yang datang dalam keadaan gawat janin. Pasien diperiksa di area depan IGD karena menolak berbaring, sebelum akhirnya keluarga memutuskan merujuk kembali ke fasilitas kesehatan lain.

Staf administrasi IGD, Anjani, juga memastikan bahwa tidak ada permintaan pembayaran di awal. Penyampaian informasi hanya berkaitan dengan ketersediaan kamar dan status kepesertaan BPJS pasien.

Sementara itu, dr. Alberthzon Rabgrageri, Sp.OG, yang hadir sebagai tenaga ahli, menyampaikan hasil telaah medis terkait kronologi kondisi pasien dari fasilitas kesehatan sebelumnya. Ia menyebut bahwa penyebab utama kondisi kritis pasien berasal dari keterlambatan pengambilan keputusan medis dan tidak optimalnya kesiapan fasilitas awal.

Baca Juga :  JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma

“Dua nyawa tidak bisa diselamatkan. Faktor utama berasal dari keterlambatan tindakan dan prosedur yang tidak sesuai standar di fasilitas awal, termasuk tidak tersedianya dokter kandungan dan anestesi saat tindakan induksi dilakukan,” paparnya.

Perwakilan Komnas HAM Papua, Melky Weruin, menyatakan bahwa audiensi ini memberikan kejelasan yang diperlukan. Pihaknya menilai bahwa persoalan utama dalam kasus ini bersumber dari kurangnya koordinasi antar rumah sakit dan miskomunikasi antara tenaga medis dengan keluarga pasien.

“Kami memahami bahwa penyampaian tarif kamar adalah bagian dari transparansi. Titik persoalan justru terletak pada koordinasi rujukan dan komunikasi dengan keluarga,” ujar Melky.

Komnas HAM Papua mendorong agar mekanisme komunikasi, transparansi informasi, serta sistem rujukan antar fasilitas kesehatan di wilayah Papua diperkuat sehingga insiden serupa tidak kembali terjadi.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru