JAYAPURA, reportasepapua – Upaya pembenahan layanan kesehatan di Papua memasuki babak baru setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menerima laporan hasil audit mendalam terhadap empat rumah sakit rujukan utama di wilayah itu: RSUD Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan. Audit ini merupakan langkah darurat yang diambil Kementerian Kesehatan RI menyusul kasus kematian maternal yang mengguncang publik dan mengungkap kelemahan serius dalam tata kelola rumah sakit.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Ockti Palupi Rahayuningtyas, menegaskan bahwa kunjungan ke Papua adalah instruksi langsung dari Menteri Kesehatan. Tidak ada kompromi.
“Kami diperintahkan langsung untuk turun ke Papua… Audit ini dilakukan bersama Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) di empat rumah sakit,” ujar Ockti, menandai bahwa pemerintah pusat menganggap situasi ini sebagai prioritas nasional.
Audit Kemenkes tidak hanya memeriksa pelayanan medis, tetapi juga membedah persoalan inti: manajemen rumah sakit yang dinilai tidak sehat dan operasional yang tidak berjalan sesuai standar. Menurut Ockti, perbaikan bukan lagi opsi, melainkan kewajiban jika Papua ingin mencegah berulangnya tragedi serupa.
“Kami yakin, kalau dokter-dokternya nyaman bekerja, maka pasien akan terlayani dengan baik. Rumah sakit harus sehat dulu dari sisi internal,” tegasnya.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Yuli Astuti Saripawan, bahkan menyebut kasus pasien bermasalah sebelumnya sebagai “pencetus awal” yang menunjukkan adanya risiko sistemik di fasilitas kesehatan Papua. Ia menekankan bahwa kegagalan manajemen adalah akar banyak persoalan.
“Ini harus dicegah. Manajemen rumah sakit harus jelas, tertib, dan bisa mengelola SDM secara benar,” ujarnya.
Dalam temuannya, tim audit memberikan rekomendasi yang terbagi dalam tiga level:
Jangka pendek yang wajib dieksekusi segera, jangka menengah untuk memperbaiki sistem, dan jangka panjang untuk membangun kembali tata kelola rumah sakit secara struktural.
Poin paling mendesak antara lain:
Rekomendasi jangka pendek:
– Menempatkan dokter SpOG standby selama Desember hingga Tahun Baru.
– Mengaktifkan kembali ruang operasi emergency di kamar bersalin RSUD Abepura.
Jangka menengah:
– Penguatan kompetensi SDM untuk layanan PONEK.
– Perbaikan sistem rujukan yang selama ini sering menjadi titik kegagalan.
– Reformasi sistem remunerasi berbasis kinerja.
– Mekanisme cepat untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.
Jangka panjang:
– Perbaikan menyeluruh tata kelola rumah sakit: keuangan, pelayanan medik, SDM, pendidikan, penelitian, hingga operasional.
Selain itu, Kemenkes juga merinci 10 rekomendasi kritis yang dinilai harus segera berjalan karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien:
- Penambahan SpOG dan sistem back-up.
- Pelibatan dokter jaga IGD dalam semua kasus obstetri.
- Larangan induksi oksitosin tanpa kesiapan operasi.
- Monitoring DJJ dan HIS wajib.
- Laboratorium harus beroperasi 24 jam.
- Ambulans dan sopir standby 24 jam.
- Konfirmasi rumah sakit tujuan sebelum rujukan.
- Formulir rujukan dan observasi ambulans wajib lengkap.
- Audit rekam medis harian.
- Program PONEK dan IHT wajib dan berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut secara terang mengungkap fakta: sejumlah layanan dasar yang seharusnya menjadi standar minimum, selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap menjalankan seluruh rekomendasi Kemenkes, namun publik menunggu bukti, bukan sekadar komitmen. Perbaikan layanan kesehatan di Papua bukan hanya soal menghindari insiden, tetapi memastikan bahwa setiap warga—dari kota hingga kampung terpencil—mendapat hak yang sama untuk hidup dan dilayani secara layak.










