JAYAPURA, reportasepapua – Pemerintah Kabupaten Keerom kembali mengalami kekalahan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Setelah dinyatakan wanprestasi dalam perkara Rehabilitasi Jembatan Swakarsa (194/Pdt.G/2024/PN Jap) yang telah inkracht, kali ini Bupati Keerom dan BPBD Kabupaten Keerom kembali diputus bersalah dalam perkara berbeda, yakni putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jap.
Dalam dua perkara tersebut, majelis hakim menyatakan Pemkab Keerom dan BPBD lalai memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan 100 persen oleh CV Pelangi Jalur Utama.
Kalah Dua Kali Berturut-turut
Perkara terbaru dengan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Jap diputus majelis hakim setelah mengabulkan sebagian gugatan CV Pelangi Jalur Utama. Bupati Keerom dan BPBD dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar total Rp889.270.100 kepada penggugat.
Putusan tersebut diambil dalam musyawarah majelis pada 15 Oktober 2025 dan dibacakan dalam sidang terbuka pada 20 Oktober 2025 di Jayapura.
Pekerjaan Rampung 100%, Tiga Tahun Tak Dibayarkan
Gugatan yang didaftarkan pada 28 Agustus 2024 itu diajukan Direktur CV Pelangi Jalur Utama, Nikodemus Griapon, melalui kuasa hukumnya, Yulianto, SH, MH, beserta tim.
Sengketa ini bermula dari pekerjaan konstruksi Penanganan Teknis Rehabilitasi Jembatan Terminal Avijan di Distrik Arso berdasarkan Kontrak Nomor 360/044/KONT/BTT-BPBD/VII/2021. Proyek senilai Rp827.228.000 tersebut dibiayai dari APBD Keerom Tahun Anggaran 2021 melalui Biaya Tak Terduga (BTT).
Pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen, seluruh berkas tagihan diserahkan, tetapi hingga tiga tahun berjalan tidak ada pembayaran dari Pemkab Keerom maupun BPBD.
Tiga Kali Disomasi, Pemkab dan BPBD Tetap Diam
Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak tiga kali — 29 Mei, 13 Juni, dan 25 Juni 2024. BPBD Keerom hanya memberi respons secara lisan namun tanpa kejelasan tindak lanjut. Hal ini menjadi dasar penggugat menilai pemerintah daerah telah wanprestasi.
Majelis Hakim: Tergugat Terbukti Wanprestasi
Majelis hakim yang terdiri dari Thobias Benggian, SH (Hakim Ketua), Linn Carol Hamadi, SH, dan Wellem Depondoye, SH, menyampaikan amar putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I (Pemkab Keerom cq Bupati Keerom) dan Tergugat II (BPBD Keerom) melakukan wanprestasi
- Menghukum tergugat membayar:
- Pokok utang: Rp827.228.000
- Bunga 2,5% per tahun (2022–2024): Rp62.042.100
- Total kewajiban: Rp889.270.100
- Menolak gugatan selebihnya
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara Rp1.761.000
Kuasa Hukum Desak Bupati Keerom Taat Putusan
Kuasa hukum CV Pelangi Jalur Utama, Yulianto, SH, MH, menegaskan putusan PN Jayapura ini merupakan bentuk kepastian hukum bagi kliennya setelah tiga tahun menunggu pembayaran.
“Kami meminta Bupati Keerom dan BPBD Kabupaten Keerom segera melaksanakan putusan pengadilan dan membayar hak klien kami. Pekerjaan sudah selesai 100 persen sesuai kontrak, tidak ada alasan untuk menunda,” tegas Yulianto.
Direktur LBH Papua Justice & Peace itu menambahkan, jika kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, pihaknya siap menempuh langkah lanjutan termasuk mengajukan permohonan eksekusi putusan. (red)










