Jayapura, 19 November 2025 — Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Papua semakin diperkuat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sertipikasi tanah ulayat bukan sekadar tugas administrasi negara, melainkan bentuk pengakuan dan perlindungan atas hak adat yang telah hidup turun-temurun.
Dalam Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Nusron menjelaskan bahwa negara hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan adat, melainkan memastikan hak komunal masyarakat adat tercatat dengan jelas, terlindungi, dan tidak mudah disengketakan.
“Ini sinergi hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan berjalan, hukum adat terlindungi. Negara mengakui hak komunal masyarakat adat—dan pencatatan ini justru agar negara paham bahwa tanah ini milik adat,” tegas Nusron.
427 Bidang Tanah Ulayat Berpotensi Disertipikatkan
Kementerian ATR/BPN bersama Universitas Cenderawasih telah mengidentifikasi 427 bidang tanah ulayat yang berpotensi disertipikatkan. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat adat semakin memahami pentingnya perlindungan hukum atas tanah ulayat melalui pendaftaran resmi.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tanah bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi, tetapi identitas dan jati diri.
“Harus ada penghargaan dan keadilan bagi seluruh tanah di Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menilai pendaftaran tanah ulayat sebagai langkah strategis dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua.
“Ini afirmasi penting bagi orang asli Papua agar hak-hak dasar mereka benar-benar dihormati,” tuturnya.
Sinergi Pemangku Kebijakan
Menteri Nusron hadir bersama jajaran pejabat ATR/BPN, termasuk Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito. Hadir pula para pimpinan daerah tingkat II serta unsur Forkopimda Provinsi Papua.
Langkah ini diharapkan menjadi titik penting dalam memberikan kepastian hukum, menjaga kedaulatan adat, dan memperkuat hubungan harmonis antara masyarakat adat Papua dan negara.










