Ketua FKUB Papua Ajak Tokoh Agama Jaga Kerukunan dan Dukung Sertifikasi Tanah Ibadah
Jayapura — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Lipius Biniluk, mengajak para tokoh lintas agama untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan umat beragama di Tanah Papua. Ajakan itu disampaikan saat mewakili FKUB dalam acara penyerahan sertipikat tanah elektronik rumah ibadah oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Gereja GKI Kasih Dok IX Atas, Kota Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Lipius menegaskan bahwa kerukunan menjadi fondasi penting dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Ia mengatakan, keharmonisan yang selama ini terjaga di Papua tidak lepas dari komitmen para pemuka agama yang terus membangun komunikasi dan kebersamaan.
“Salam kerukunan! Rukun, rukun, rukun. Papua dikenal sebagai daerah yang aman dan harmonis karena semua tokoh agama bekerja bersama menjaga kebersamaan,” ujar Lipius dalam sambutannya.
Selain menjabat Ketua FKUB Papua, Lipius juga merupakan Wakil Ketua FKUB Nasional. Ia menyampaikan bahwa setiap tahun lebih dari lima ratus tokoh agama dari seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas strategi menjaga kerukunan dari Aceh hingga Papua.
Apresiasi untuk Program Sertifikasi Tanah Ibadah
Dalam kesempatan tersebut, Lipius memberikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dinilainya muda, enerjik, dan tegas dalam memberantas mafia tanah. Ia menilai percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah merupakan langkah strategis untuk melindungi aset keagamaan dari penyerobotan maupun potensi sengketa.
“Kami doakan Pak Menteri terus tegas membongkar mafia-mafia pertanahan di seluruh Indonesia. Ini penting untuk menjaga tanah dan kehidupan manusia,” katanya.
Lipius menekankan bahwa tanah memiliki nilai spiritual yang dalam bagi masyarakat Papua. Menurutnya, tanah bukan sekadar sumber daya, tetapi anugerah Tuhan yang harus dijaga.
Minta Tokoh Agama Dilibatkan dalam Pengawasan
Lipius juga mengusulkan agar tokoh agama dilibatkan sebagai pengawas independen dalam pengelolaan pertanahan, termasuk dalam proses penerbitan sertipikat di Papua. Ia menilai pelibatan ini penting untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
“Kami tokoh agama siap menjadi pengawas, tanpa digaji. Demi menjaga kepercayaan Tuhan agar manusia dan tanah tetap lestari,” ujarnya.
Acara penyerahan sertipikat tanah elektronik ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, serta para tokoh lintas agama. Kegiatan tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan pemuka agama dalam menjaga aset keagamaan sekaligus memperkuat harmoni sosial di Tanah Papua.










