Jayapura, 19 November 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan sertifikasi seluruh tempat ibadah di Indonesia, termasuk di Papua. Hal itu disampaikan Nusron dalam kegiatan penyerahan sertipikat tanah elektronik untuk gereja dan masjid yang berlangsung di Gereja GKI Kasih, Dok IX Atas, Kota Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Dalam sambutannya, Nusron menekankan bahwa tanah memiliki makna mendasar bagi kehidupan manusia. Ia bahkan mengaitkan filosofi penciptaan manusia dari tanah dengan pentingnya pengelolaan lahan yang baik dan berkeadilan.
“Tanah itu hal yang asasi bagi umat manusia. Kalau tanahnya subur, manusianya juga subur. Kalau tanahnya baik, manusianya pun baik,” ujar Nusron.
Dengan gaya santai namun sarat makna, Nusron mengajak masyarakat dan jajaran BPN untuk melayani urusan pertanahan dengan hati, bukan dengan transaksi.
“Urusi tanah ini dengan hati, jangan dengan transaksi. Tidak boleh ada ‘tikus-tikus’ di dalam pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan tekad pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyertifikasi seluruh tempat ibadah, baik masjid, gereja, vihara, maupun pura.
“Selama kepemimpinan Presiden Prabowo, semua rumah ibadah akan kami sertifikasi tanpa pandang bulu. Ini rumah Tuhan, tidak boleh tidak punya kepastian hukum,” katanya.
Dari hampir satu juta tempat ibadah di Indonesia, saat ini baru sekitar 38 persen yang telah memiliki sertipikat tanah. Persentase tertinggi berada di Jawa Tengah (78 persen) dan Jawa Timur (69 persen), sementara wilayah lain termasuk Papua masih di bawah 50 persen.
Nusron pun mengajak seluruh tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta ormas keagamaan seperti PGI, KWI, Dewan Masjid, NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk bersama-sama mempercepat proses sertifikasi tanah rumah ibadah.
“Rumah sendiri kita urus sertifikatnya agar aman dari penyerobotan, masa rumah Tuhan tidak diurus? Rasanya tidak pantas kalau rumah Tuhan dibiarkan tanpa perlindungan hukum,” ucapnya.
Ia menargetkan, dalam waktu maksimal dua tahun, seluruh tempat ibadah di Papua sudah harus memiliki sertipikat tanah.
“Kalau manusianya diganggu, rumah ibadah diganggu, sama saja mengganggu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan diam untuk itu,” tutup Nusron disambut tepuk tangan hadirin.
Acara penyerahan sertipikat tanah elektronik tersebut dihadiri oleh para tokoh agama, pimpinan daerah, serta perwakilan penerima sertipikat dari berbagai rumah ibadah di Kota Jayapura.










