Jayapura — CV Pelangi Jalur Utama meraih kemenangan dalam perkara gugatan wanprestasi terhadap Bupati Keerom dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Keerom. Persidangan perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jayapura Klas IA pada 26 Agustus 2025 dan kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Perkara dengan nomor registrasi 194/Pdt.G/2024/PN Jap ini berkaitan dengan proyek pekerjaan konstruksi “Penanganan Teknis Rehabilitasi Jembatan Swakarsa di Distrik Arso” berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 360/039/KONt/BTT-BPBD/VII/2021 antara kedua pihak.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta menyatakan Bupati Keerom dan Kepala BPBD Keerom telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hakim juga memerintahkan kedua tergugat untuk membayar utang kepada CV Pelangi Jalur Utama dengan rincian sebagai berikut:
- Hutang pokok: Rp900.507.000
- Bunga 2,5% per tahun selama tiga tahun (2022–2024) sebesar total Rp67.538.025
- Total keseluruhan: Rp968.045.025
Selain itu, majelis juga menghukum kedua tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.818.000.
Namun hingga kini, pihak tergugat yakni Bupati Keerom dan Kepala BPBD Kabupaten Keerom belum melaksanakan isi putusan tersebut. Akibatnya, CV Pelangi Jalur Utama selaku pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada 21 Oktober 2025.
Pengacara Penggugat Yuliyanto SH MH Meminta Bupati dan BPBD patuh pada Putusan. “saya selaku kuasa hukum minta bupati tegas dan bayar tunai sebeulum natal karena klien sudah tuggu bertahun2 dan seharusnya putusan ini sudah sangat kuat dan ini bisa jadi temuan masa kerjaan selesai tidak dibayar, uangnya kemana, dan pengadilan saya minta eksekusi dan tidak ada kebal hukum sekalipun bupati,” Tegasnya.










