Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menjelaskan dalam kerangka dramaturgi politik ala Erving Goffman, panggung politik adalah arena di mana aktor (dalam hal ini PDIP dan Megawati) berusaha mempertahankan “wajah” (face) di hadapan publik.
Setiap gestur, keputusan, atau absensi adalah bagian dari front stage performance—penampilan publik yang mengandung pesan simbolik. Di balik panggung (backstage), tentu ada kalkulasi rasional: menjaga basis ideologis, mempertahankan kendali atas partai, dan menghindari friksi internal hingga memproyeksikan positioning partai yang bukan bagian dari pemerintahan.
Kata pakar politik ini, Megawati, sebagai sutradara dramaturgi PDIP, tampak berupaya menjaga kesakralan narasi historis Bung Karno di tengah gempuran realitas politik pasca-Reformasi yang semakin cair.
Menolak hadir untuk Soeharto bukan semata sikap dendam, melainkan ritual perlawanan simbolik terhadap upaya “pemutihan” sejarah Orde Baru, Ujarnya.
Nasarudin mengatakan mungkin saja, dalam pandangan Megawati, negara boleh mengakui jasa Soeharto, tetapi PDIP tidak wajib mengamini narasi rekonsiliasi yang menghapus konteks penderitaan politik rakyat dan PDI masa lalu.
Namun, di sisi lain, dramaturgi ini juga menunjukkan paradoks Megawati sebagai negarawan sekaligus pewaris luka sejarah. Sebagai presiden kelima RI dan tokoh senior bangsa, Megawati tentu memahami pentingnya kohesi nasional dan penghormatan terhadap keputusan negara.
Akan tetapi, sebagai anak Bung Karno dan simbol ideologis PDIP, ia juga tak bisa sepenuhnya menanggalkan identitas perlawanan terhadap Soehartoisme.
Maka, ketidakhadiran Puan dalam pemberian gelar pahlawan Soeharto menjadi “naskah simbolik” yang menegaskan batas antara ingatan institusional PDIP dan keputusan resmi negara.
Di titik inilah,kata Nasarudin dramaturgi politik PDIP tampak paling menarik: ia beroperasi di antara ingatan dan realitas, antara ideologi dan pragmatisme.
PDIP sadar bahwa generasi baru pemilih tak lagi memaknai Soeharto sebagai antagonis, melainkan sebagai figur stabilitas ekonomi. Namun, Megawati tetap memainkan panggung simbolik untuk menjaga spirit historis partai, bahkan jika itu berarti berjarak dari arus utama rekonsiliasi.
Nasarudin menambahkan,bagi Puan Maharani, absensi itu bukan sekadar ketaatan pada mandat ibu sekaligus ketum, tetapi juga bentuk pelatihan dramaturgis: belajar memainkan simbol politik tanpa berkata sepatah pun. Dalam politik simbol, diam adalah bentuk pernyataan paling keras.
Ketidakhadiran Puan pada upacara penganugerahan 10 November kiranya bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru dari drama ideologis PDIP yang selalu beroperasi di antara memori dan kuasa.
Di saat yang sama, trilogi Soeharto–Sarwo Edhie–Gus Dur menunjukkan bagaimana partai ini masih bernegosiasi dengan masa lalunya: dari penolakan terhadap Soeharto, ambivalensi terhadap Sarwo Edhie, hingga rekonsiliasi dengan Gus Dur.
Dalam kacamata dramaturgi, Megawati memainkan peran ganda: negarawan yang menimbang kepentingan bangsa, sekaligus penjaga altar sejarah keluarga.
Panggung politik Indonesia mungkin terus berubah, tetapi PDIP tampak berusaha memastikan bahwa narasi Soekarnoisme tidak dikubur oleh rekonsiliasi yang terlalu cepat.










