JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, secara resmi menyerahkan akta permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke-2 dalam perkara dualisme pengangkatan Kepala Kampung tahun 2021.
Penyerahan akta PK ke-2 dilakukan melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell & Rekan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang diterima langsung oleh Panitera Ade Rudianto, Rabu (29/10/2025).
Kuasa hukum Bupati Yahukimo, H. Rahman Ramli, SH, MH, menjelaskan bahwa permohonan PK ke-2 ini diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 174/PK TUN/2023 tanggal 20 November 2023, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar nomor 156/B/2022/PTTUN MKS, tanggal 14 November 2022, serta Jo Putusan PTUN Jayapura nomor 2/G/2022/PTUN JPR, tanggal 26 Juli 2022.
“Dalam PK ke-2 ini kami mengajukan sekitar 50 lembar novum atau bukti baru yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk melihat fakta yang sebenarnya terkait SK Nomor 74 yang menjadi pokok perkara,” ujar Rahman Ramli yang turut didampingi Dr. Takamuly, SH.
Sebelumnya, Mahkamah Agung RI dalam putusan PK pertama tertanggal 23 November 2023 telah memerintahkan agar Bupati Yahukimo membatalkan SK Nomor 298 tentang Pengangkatan Kepala Kampung, dan mengaktifkan kembali SK Nomor 147 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo tahun 2021.
Namun, setelah putusan tersebut, ditemukan sejumlah bukti baru (novum) yang dinilai dapat mengubah dasar pertimbangan hukum. Karena itu, Bupati Yahukimo melalui kuasa hukumnya Pieter Ell & Rekan kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke-2 melalui PTUN Jayapura.










