REPORTASEPAPUA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua meminta keterangan dari dua oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam dua kasus penembakan warga sipil yang terjadi pada September 2025 di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi Komnas HAM terhadap dua insiden yang menimbulkan korban jiwa.
Kasus pertama adalah penembakan terhadap Obet Manaki, warga Entrop, Kota Jayapura yang berprofesi sebagai tukang parkir. Ia tewas setelah diduga ditembak oleh oknum anggota Pomdam XVII/Cenderawasih, Pratu TB, pada 3 September 2025.
Sementara kasus kedua terjadi pada 7 September 2025 di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, yang melibatkan Kapten Inf J, Komandan Tim Satgas Ketapang. Dalam insiden tersebut, Praka Petrus Muenda — yang diketahui telah lama meninggalkan tugas dan tinggal bersama keluarganya di Waris — meninggal dunia akibat luka tembak.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dua oknum anggota TNI tersebut penting untuk melengkapi fakta-fakta hasil investigasi lapangan. Kedua prajurit saat berstatus terdakwa dan ditangani oleh Oditur Militer (Otmil) IV/20 Jayapura.
“Ini merupakan langkah positif karena untuk pertama kalinya Komnas HAM diberikan akses langsung untuk meminta keterangan dari oknum anggota TNI yang kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan militer. Kami mengapresiasi keterbukaan Kepala Otmil Jayapura,” ujar perwakilan Komnas HAM Papua dalam keterangan tertulis pada media ini.
Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak bermaksud mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di peradilan militer. Namun, lembaga tersebut mendorong agar persidangan berlangsung secara terbuka dan publik diberi akses untuk memantau jalannya proses hukum, demi menjamin keadilan bagi keluarga korban.
Pemeriksaan terhadap kedua tersangka dilakukan pada 23 Oktober 2025 di Rumah Tahanan Militer (RTM) Waena, Jayapura, dan berlangsung lancar.










