Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua resmi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua tahun 2019–2021. Kasus ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp43 miliar.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Nixon Mahuse, melalui Kepala Seksi Penyidikan Valery Dedy Sawaki, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh lebih dari dua alat bukti yang sah dan kuat.
“Tiga tersangka masing-masing berinisial AH selaku Kepala LPMP Papua, AI selaku Bendahara Pengeluaran, dan R selaku Bendahara Penerima,” ujar Valery saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dokumen pertanggungjawaban, serta audit ahli menunjukkan bahwa kerugian negara berasal dari dua sumber utama, yakni anggaran APBN sebesar Rp34 miliar dan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp8 miliar.
Dalam pengelolaan dana PNBP, penyidik menemukan modus penagihan anggaran yang melebihi nilai seharusnya. Dana selisih tersebut tidak disetorkan ke kas negara, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi, antara lain rehabilitasi rumah, pembelian satu unit mobil, serta pengeluaran lain yang kini tengah ditelusuri.
Sementara itu, dari anggaran APBN senilai Rp34 miliar, penyidik menemukan indikasi belanja fiktif dan penggunaan dana di luar kegiatan resmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik juga telah menyita satu unit mobil milik salah satu tersangka dan menerima pengembalian uang senilai Rp2 miliar,” jelas Valery.
Kejati Papua selanjutnya melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka di Lapas Kelas II A Abepura selama 20 hari ke depan untuk memperlancar proses penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana pendidikan di Tanah Papua yang kini menjadi fokus pengawasan serius aparat penegak hukum.
Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan menghambat peningkatan mutu pendidikan di wilayah ini.










