Kepolisian Daerah (Polda) Papua melakukan analisis dan evaluasi (Anev) terhadap sejumlah kejadian menonjol gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Yahukimo selama enam bulan terakhir.
Kegiatan yang dipimpin Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani itu berlangsung pada Kamis (23/10/2025) dan dihadiri pejabat utama Polda Papua, Kapolres Yahukimo, Kasat Reskrim, Kasat Intel, serta perwakilan dari Operasi Damai Cartenz dan personel bidang operasional.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, mengungkapkan bahwa terdapat 17 insiden menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo sejak April hingga Oktober 2025.
“Insiden-insiden tersebut mengakibatkan 34 orang meninggal dunia, terdiri dari 2 aparat keamanan dan 32 warga sipil,” jelas Kombes Cahyo Sukarnito.
Ia menambahkan, sekitar 95 persen dari total kejadian tersebut diduga kuat dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beserta simpatisannya. Hingga saat ini, sepuluh orang tersangka telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum.
“Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Polda Papua dalam menangani situasi di Yahukimo. Tujuannya untuk menentukan langkah konkret dan terukur dalam mencegah serta menindaklanjuti setiap gangguan keamanan,” ujarnya.
Kombes Cahyo turut menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Yahukimo yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan keamanan. Wilayah seluas 17.152 kilometer persegi dengan 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung itu hanya memiliki dua distrik—Dekai dan Kurima—yang dapat dijangkau melalui transportasi darat.
“Dengan populasi sekitar 455 ribu jiwa, wilayah ini hanya dilayani oleh satu Polres dan dua Polsek, sehingga membutuhkan strategi khusus dalam pengamanan,” katanya.
Menurutnya, hasil Anev diharapkan dapat memberikan gambaran anatomi kejahatan (anatomy of crime) serta modus operandi dari gangguan Kamtibmas di Yahukimo.
“Tujuan akhirnya adalah agar Polres Yahukimo dan Polda Papua dapat bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam penegakan hukum serta memastikan perlindungan dan pengayoman masyarakat di wilayah tersebut,” tutup Kombes Cahyo.










