JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan terdakwa Panji Mangkunegoro, aktivis sekaligus Direktur LSM Papua, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Jayapura, Selasa (14/10/2025).
Sidang kali ini memasuki tahap putusan sela, setelah sebelumnya melalui empat kali persidangan. Namun, majelis hakim memutuskan untuk menunda pembacaan putusan hingga pekan depan, tepatnya pada Selasa (21/10/2025).
Dalam keterangannya usai sidang, terdakwa Panji menegaskan bahwa perkara yang menjeratnya bukan persoalan pribadi, melainkan bentuk perjuangan untuk transparansi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Keerom.
“Saya datang ke pengadilan bukan untuk membela diri secara pribadi, tapi untuk membela hak publik. Dana BOS adalah hak murid, guru, dan orang tua. Pengelolaannya harus transparan sesuai amanat undang-undang,” tegas Panji Mangkunegoro.
Menurut Panji, laporan terkait dugaan penyimpangan dana BOS berawal dari aduan masyarakat yang diterima lembaganya, bukan karena motif politik. Ia mengungkapkan adanya indikasi sejumlah dana yang seharusnya diberikan kepada guru tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
Panji menegaskan, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, kritik terhadap lembaga publik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Ia juga mengutip Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana pendidikan dapat dijatuhi berbagai bentuk sanksi, seperti:
- Sanksi kepegawaian, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi;
- Tuntutan ganti rugi, di mana dana BOS yang disalahgunakan harus dikembalikan ke sekolah atau kas daerah;
- Proses hukum pidana bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan;
- Pemblokiran dana bantuan pendidikan dari APBN bila pelanggaran dilakukan secara sistematis untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Panji menambahkan, sesuai Pasal 310 KUHP, tuduhan pencemaran nama baik harus mengandung unsur fitnah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
“Ada enam guru yang seharusnya menerima masing-masing Rp24 juta, tapi tidak dibayarkan. Guru-guru itu sudah membuat surat pernyataan dan menyerahkan bukti kepada saya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Keerom yang dinilainya justru melindungi oknum kepala sekolah alih-alih menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
“Bupati Keerom seharusnya mencopot kepala sekolah itu, bukan melindunginya. Ini soal tanggung jawab publik, bukan kepentingan politik,” tegasnya.
Panji menyebut, pernyataannya soal dana BOS merupakan bagian dari hak berekspresi untuk kepentingan umum, sebagaimana dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
“MK sudah menegaskan bahwa kritik terhadap pengelolaan anggaran negara tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, karena ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.
“Ketika saya suarakan dana BOS, artinya saya suarakan pendidikan Keerom. Saya bela guru, murid, dan orang tua murid. Demokrasi tidak boleh bungkam terhadap kebenaran,”tutup Panji Mangkunegoro.










