REPORTASEPAPUA – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menegaskan pentingnya penataan tata kelola sumber daya alam di Papua, termasuk penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini menjadi sumber konflik sosial dan kebocoran penerimaan negara.
Dalam keterangannya saat ditemui pada hari kamis 9 oktober 2025, Mandenas menyoroti persoalan tambang ilegal di Tanah Papua yang hingga kini belum tertib. Ia menyebut aktivitas ilegal ini melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum aparat, masyarakat, ormas, hingga pemodal asing yang memanfaatkan warga lokal untuk beroperasi di wilayah tambang rakyat.
“Tambang-tambang ilegal di Papua sepanjang tidak ditertibkan akan terus menciptakan konflik. Mulai dari KKB menyerang penambang, bentrok antar masyarakat, hingga keterlibatan oknum aparat yang membackup aktivitas ilegal,” tegasnya.
Mandenas mengaku memiliki data terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia mendorong pemerintah agar tegas menegakkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem tata kelola sumber daya alam agar tidak terus merugikan negara.
“Kita harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam yang sering bocor dan tidak memberi dampak bagi masyarakat dan negara,” katanya.
Ia mencontohkan, saat kunjungan Presiden Prabowo ke Bangka Belitung, ditemukan kerugian negara hampir Rp300 triliun dari sektor timah saja. Menurutnya, jika kebocoran semacam ini tidak dihentikan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
“Kalau kita berpikir jangka pendek semua ikut main tambang ilegal, habis sudah sumber daya kita. Tapi kalau berpikir untuk 2045, maka penataan harus dimulai dari sekarang,” tandasnya.
Sebagai solusi, Mandenas mendorong pendekatan koperasi tambang rakyat sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba 2025 yang memberi hak pengelolaan hingga 2.500 hektare bagi masyarakat.
Ia mencontohkan langkahnya beberapa waktu lalu di Manokwari, Papua Barat, di mana pemerintah mulai menertibkan tambang ilegal di kawasan hutan konservasi Pegunungan Arfak yang melibatkan lebih dari 200 alat berat.
“Kita mencari solusi dengan menawarkan konsep pengelolaan tambang rakyat berbasis koperasi. Inilah arah kebijakan Presiden Prabowo untuk menata pengelolaan sumber daya alam dari bawah,” tutupnya.










