REPORTASEPAPUA – Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, menyerukan ajakan tegas kepada seluruh elemen masyarakat Papua untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu membangun Tanah Papua. Seruan ini disampaikan usai dirinya resmi dilantik bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Dalam pernyataannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa masa kontestasi politik telah usai dan kini adalah waktu untuk menyatukan langkah demi kemajuan Papua.
“Kami bersyukur karena seluruh tahapan Pilkada Papua dari 2024 hingga 2025 berjalan aman dan lancar. Sekarang, saatnya kita menutup lembaran politik dan membuka lembaran pembangunan. Kami adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk seluruh rakyat Papua,” ujar Fakhiri didampingi Wagub Aryoko dan Jubir Mari-Yo, M. Rifai Darus.
Ajak Rekonsiliasi, Fakhiri: “Mari Bangun Papua Tanpa Luka Politik”
Dalam pernyataan yang menyentuh, Gubernur Fakhiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pihak yang mungkin tersinggung selama masa kampanye.
“Atas nama pribadi, tim pemenangan, dan relawan, kami mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang menyinggung. Mari kita tutup perbedaan dengan persaudaraan. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Papua harus berdiri di atas semangat kebersamaan,” tegasnya.
Fakhiri juga menekankan pentingnya merajut kembali silaturahmi dan solidaritas lintas golongan, baik tokoh adat, agama, maupun pemuda, demi Papua yang damai dan maju.
Fokus 100 Hari Pertama: SDM, Pendidikan, dan Infrastruktur
Memasuki masa kerja 100 hari pertama, Gubernur Fakhiri memastikan arah kebijakan pemerintahannya akan berfokus pada pembangunan manusia Papua melalui sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami ingin memperkuat SDM Papua agar bisa bersaing. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pembangunan infrastruktur yang membuka akses ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.
Fakhiri juga mengungkapkan akan segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang dibentuk Presiden, guna mempercepat sinkronisasi program pembangunan nasional di Papua.
Evaluasi Birokrasi dan Tata Kelola Keuangan: “Tidak Ada Orang Saya, Semua Harus Profesional”

Dalam nada tegas, Gubernur Fakhiri menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan provinsi. Ia memastikan hanya akan bekerja dengan orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen kerja tinggi.
“Saya akan bekerja dengan siapa pun yang mau bekerja untuk rakyat. Tidak ada istilah orang saya atau kelompok tertentu. Semua harus profesional sesuai bidangnya,” tegas mantan Kabaintelkam Polri itu.
Fakhiri juga menaruh perhatian besar terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan rakyat Papua.
“Dana yang diberikan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat Papua, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, Gubernur Matius Fakhiri dijadwalkan menghadiri pelantikan Ketua PKK Provinsi Papua serta memulai agenda kerja pemerintahan baru di triwulan akhir 2025 — menandai langkah awal menuju Papua yang damai, bersatu, dan maju.










