TIMIKA, REPORTASEPAPUA – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue cabang olahraga (cabor) Aerosport Mimika pada PON XX Papua 2021 kembali digelar di lokasi proyek pada hari Jumat (19/9/2025). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Thobias Benggian bersama dua anggota, Andi Mattalatta dan Muh. Tadzwif Mustari.
Agenda sidang ini dihadiri oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Papua serta kuasa hukum terdakwa, namun tanpa kehadiran para terdakwa. Pemeriksaan setempat ini merupakan permohonan dari kuasa hukum terdakwa Yohanis Kurnala untuk memeriksa objek yang menjadi perdebatan, yaitu bekas venue Aerosport di Jalan Sentra Pendidikan, area asrama atlet, hingga lokasi penyitaan barang bukti milik terdakwa.
Kuasa hukum Yohanis Kurnala, Herman Adrian Koedoeboen, menegaskan bahwa pemeriksaan setempat ini penting dilakukan untuk menguji kontroversi mengenai volume timbunan yang diklaim merugikan negara. Menurutnya, Jaksa menyebut adanya kekurangan volume berdasarkan metode leveling, sementara fakta di lapangan menunjukkan timbunan rata dengan jalan, yang sesuai dengan ketentuan kontrak yang berbicara tentang kubikasi, bukan leveling.
Keterangan Kuasa Hukum Terkait Fakta Lapangan:
Herman menjelaskan bahwa hasil pengecekan di 198 titik memperlihatkan variasi ketinggian timbunan, namun tetap sesuai dengan kontrak. Ia juga menambahkan bahwa jaksa hanya mengandalkan keterangan saksi ahli yang menyatakan adanya kekurangan volume atau kubikasi, tetapi alat yang digunakan, seperti waterpas, dinilai tidak relevan dan tidak akurat dalam mengukur kubikasi.
“Foto udara atau satelit yang digunakan oleh jaksa hanya memetakan luas lahan, tidak dapat membuktikan volume atau kubikasi. Kami akan menguji pendapat ahli lebih lanjut di persidangan,” tegas Herman.
Saksikan Keterangan Ahli:
Sidang pemeriksaan ahli akan dilaksanakan setelah pemeriksaan saksi mahkota pada hari Senin, 22 September 2025. Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tiga ahli, yakni dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) yang berkaitan dengan proses pengadaan, ahli perhitungan fisik pekerjaan, dan ahli perhitungan kerugian negara. Kuasa hukum terdakwa juga akan mengajukan ahli A De Charge untuk memberikan keseimbangan terhadap pendapat ahli JPU.

Kuasa hukum terdakwa lainnya, Dr. Anton Raharusun, yang mewakili Robert Mayaut, juga berpendapat bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan kontrak. “Jaksa menggunakan metode waterpas, sementara kami menggunakan as-built drawing dan data riil lapangan. Hasilnya sesuai dengan pemeriksaan fisik BPK dan konsultan,” ujarnya.
Pernyataan Jaksa Penuntut Umum:
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Raymond Biere mengingatkan bahwa sidang PS ini adalah permintaan dari tim kuasa hukum terdakwa. “Jangan hanya melihat fakta di sidang PS, tapi ikuti sampai akhir persidangan, karena hasilnya bisa berbeda,” katanya.
Kasus ini melibatkan dugaan kerugian negara sebesar Rp31 miliar terkait pembangunan venue aerosport untuk PON XX Papua 2021. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi mahkota pada Senin, 22 September 2025, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak.










