JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Nasarudin Sili Luli, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen persyaratan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Menurutnya, dokumen seperti ijazah dan data pribadi calon seharusnya bukan informasi rahasia dan layak diketahui publik.
“Informasi soal perilaku baik, latar belakang pendidikan, hingga catatan hukum adalah standar bagi setiap warga negara. Ini bukan data rahasia yang harus disembunyikan,” jelas Nasarudin saat memberikan tanggapan terkait aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi pengungkapan dokumen pendaftaran capres-cawapres tanpa persetujuan.
Nasarudin menegaskan, dari 16 dokumen persyaratan yang ada, semuanya merupakan informasi dasar yang seharusnya diketahui publik. Menurutnya, semakin banyak publik mengenal profil calon pemimpin, semakin baik bagi proses demokrasi. “Dalam konteks Papua, sejarah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pernah tercoreng karena Surat Keterangan (Suket) palsu. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar kasus seperti ini tidak terulang,” ujar Nasarudin.
Ia menambahkan, keterbukaan dokumen ini juga penting untuk partisipasi publik, terutama bagi generasi muda, sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap calon pemimpin mereka. “Kalau informasi dasar ini tidak diketahui, apa jadinya jika pemimpin yang terpilih cacat administrasinya?” tambahnya.
Berikut beberapa dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres yang saat ini dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh KPU: fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran, SKCK dari Mabes Polri, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, surat pernyataan bebas utang dan tidak sedang menjabat legislatif, NPWP dan bukti pelaporan pajak, daftar riwayat hidup dan profil calon, surat pernyataan setia kepada Pancasila, bukti kelulusan ijazah, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, dan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan atau institusi tertentu.
Nasarudin menegaskan, dalam konteks capres-cawapres yang akan memimpin negara, publik berhak mengenal latar belakang pendidikan, administrasi, dan rekam jejak calon secara mendalam agar demokrasi berjalan transparan dan akuntabel.










