Sengkarut Partisipasi Pemilih Pilgub Papua Diduga Melebihi 100 Persen DPT

- Jurnalis

Sabtu, 13 September 2025 - 21:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan untuk Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Jumat (12/9/2025).

Salah satu fokus sidang adalah dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca Putusan MK sebelumnya.


Ahli Hukum: Tambahan Pemilih Bertentangan dengan Putusan MK

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus ahli hukum pemilu, Aswanto, yang dihadirkan Pemohon, menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya penambahan pemilih pada saat PSU yang dilaksanakan 6 Agustus 2025. Menurutnya, Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama dengan pemungutan suara serentak 27 November 2024.

“Artinya jika ada perubahan DPT, DPTb, atau daftar pemilih tambahan, berarti penyelenggara tidak patuh pada putusan Mahkamah,” ujarnya.

Aswanto menilai tindakan memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di luar ketentuan putusan merupakan pelanggaran yang bisa berakibat pembatalan hasil PSU. Bahkan, ia menegaskan tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana pemilu sesuai Pasal 178C ayat (1) dan (2) UU Pilkada.

Baca Juga :  Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Mantan Ketua KPU: Partisipasi di Atas 100 Persen Anomali

Pemohon juga menghadirkan mantan Ketua KPU RI, Ilham Saputra, yang menilai partisipasi pemilih melebihi 100 persen merupakan indikasi adanya persoalan serius, seperti pencatatan ganda atau masuknya pemilih tidak berhak.

“Secara logika hal ini mustahil terjadi bila pencatatan berbasis daftar hadir,” ujar Ilham.

Ia menambahkan, penggunaan C. Pemberitahuan sebagai dasar koreksi adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Menurutnya, data yang sah harus ditelusuri melalui D. Daftar Hadir TPS hingga D. Hasil-KWK di semua tingkatan agar rekapitulasi dapat diverifikasi dengan benar.


Pandangan Pihak Terkait dan KPU

Di sisi lain, pihak Terkait menghadirkan mantan anggota KPU RI periode 2007–2012, I Gusti Putu Artha, yang menjelaskan bahwa DPT bisa berkurang karena pemilih meninggal atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri. Namun ia menekankan bahwa jumlah pengguna hak pilih seharusnya tidak melebihi pengguna hak pilih pada pemungutan 27 November 2024.

Sementara itu, Muhammad Muzni Farawowan, Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang menjadi saksi Termohon, membantah tuduhan adanya penambahan suara untuk Paslon 02 maupun jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100 persen DPT di TPS yang dipersoalkan.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

“Tingkat partisipasi yang benar adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi total DPT, DPTb, dan DPK. Dengan rumus ini, tidak ada yang melebihi 100 persen,” tegasnya.


Selisih Suara yang Dipersoalkan

Pemohon, Paslon Nomor Urut 1 Benhur Tomi Mano–Constant Karma, mendalilkan selisih suara dengan Paslon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebesar 0,8 persen atau 4.134 suara. Hasil rekapitulasi pasca PSU menunjukkan Paslon 1 memperoleh 255.683 suara sementara Paslon 2 unggul dengan 259.817 suara.

Pemohon mengklaim seharusnya memperoleh 246.418 suara, unggul tipis dari Paslon 2 yang menurut mereka mestinya hanya mendapatkan 245.528 suara. Dugaan kelebihan partisipasi pemilih terjadi di 62 TPS yang tersebar di delapan wilayah, termasuk 25 TPS di Kabupaten Keerom dan 20 TPS di Kota Jayapura.

MK Menjadwalkan Akan membacakan Putusan pada 17 September mendatang.” Kami harap semua tenang dan tidak melakukan gerakan tambahan, karena kami hakim akan memutus dengan adil,” Kata Hakim MK Saldi.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru