JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan untuk Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Jumat (12/9/2025).
Salah satu fokus sidang adalah dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca Putusan MK sebelumnya.
Ahli Hukum: Tambahan Pemilih Bertentangan dengan Putusan MK
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus ahli hukum pemilu, Aswanto, yang dihadirkan Pemohon, menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya penambahan pemilih pada saat PSU yang dilaksanakan 6 Agustus 2025. Menurutnya, Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama dengan pemungutan suara serentak 27 November 2024.
“Artinya jika ada perubahan DPT, DPTb, atau daftar pemilih tambahan, berarti penyelenggara tidak patuh pada putusan Mahkamah,” ujarnya.
Aswanto menilai tindakan memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di luar ketentuan putusan merupakan pelanggaran yang bisa berakibat pembatalan hasil PSU. Bahkan, ia menegaskan tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana pemilu sesuai Pasal 178C ayat (1) dan (2) UU Pilkada.
Mantan Ketua KPU: Partisipasi di Atas 100 Persen Anomali
Pemohon juga menghadirkan mantan Ketua KPU RI, Ilham Saputra, yang menilai partisipasi pemilih melebihi 100 persen merupakan indikasi adanya persoalan serius, seperti pencatatan ganda atau masuknya pemilih tidak berhak.
“Secara logika hal ini mustahil terjadi bila pencatatan berbasis daftar hadir,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, penggunaan C. Pemberitahuan sebagai dasar koreksi adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Menurutnya, data yang sah harus ditelusuri melalui D. Daftar Hadir TPS hingga D. Hasil-KWK di semua tingkatan agar rekapitulasi dapat diverifikasi dengan benar.
Pandangan Pihak Terkait dan KPU
Di sisi lain, pihak Terkait menghadirkan mantan anggota KPU RI periode 2007–2012, I Gusti Putu Artha, yang menjelaskan bahwa DPT bisa berkurang karena pemilih meninggal atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri. Namun ia menekankan bahwa jumlah pengguna hak pilih seharusnya tidak melebihi pengguna hak pilih pada pemungutan 27 November 2024.
Sementara itu, Muhammad Muzni Farawowan, Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang menjadi saksi Termohon, membantah tuduhan adanya penambahan suara untuk Paslon 02 maupun jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100 persen DPT di TPS yang dipersoalkan.
“Tingkat partisipasi yang benar adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi total DPT, DPTb, dan DPK. Dengan rumus ini, tidak ada yang melebihi 100 persen,” tegasnya.
Selisih Suara yang Dipersoalkan
Pemohon, Paslon Nomor Urut 1 Benhur Tomi Mano–Constant Karma, mendalilkan selisih suara dengan Paslon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebesar 0,8 persen atau 4.134 suara. Hasil rekapitulasi pasca PSU menunjukkan Paslon 1 memperoleh 255.683 suara sementara Paslon 2 unggul dengan 259.817 suara.
Pemohon mengklaim seharusnya memperoleh 246.418 suara, unggul tipis dari Paslon 2 yang menurut mereka mestinya hanya mendapatkan 245.528 suara. Dugaan kelebihan partisipasi pemilih terjadi di 62 TPS yang tersebar di delapan wilayah, termasuk 25 TPS di Kabupaten Keerom dan 20 TPS di Kota Jayapura.
MK Menjadwalkan Akan membacakan Putusan pada 17 September mendatang.” Kami harap semua tenang dan tidak melakukan gerakan tambahan, karena kami hakim akan memutus dengan adil,” Kata Hakim MK Saldi.










