Indonesia baru-baru ini diwarnai oleh serangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai wilayah. Penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik ini, sayangnya, diikuti dengan kericuhan yang tidak hanya melumpuhkan transportasi umum, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik. Tak sedikit korban berjatuhan, baik dari pihak demonstran maupun kepolisian.
Aksi unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Awalnya, demonstrasi ini merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR, namun kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian.
Lantas, apakah Papua juga berpotensi mengalami unjuk rasa serupa? Menurut Nasarudin Sili Luli, Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign, potensi tersebut ada.
Paska PSU Pilkada yang masih menyisakan persoalan
Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang lalu, masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan secara transparan dan terbuka, yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Aksi unjuk rasa yang kini meluas di seluruh Indonesia bisa menjadi motivasi dukungan solidaritas dari berbagai elemen. Sebab, kemarahan masyarakat Papua terhadap hasil PSU Pilkada Papua masih mengendap dan belum sepenuhnya terungkap.
“Ini bukan hanya tentang isu atau tuntutan aksi unjuk rasa, tetapi lebih kepada memanfaatkan momentum yang ada untuk melakukan aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Nasarudin menambahkan bahwa saat ini, berbagai aksi demonstrasi di daerah-daerah yang mengarah pada penyelenggara negara dan aparat kepolisian, akan semakin memperkuat kesadaran masyarakat akan perlunya menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Korelasi Kecurangan dan Pelanggaran pada PSU Pilkada Papua
Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi saat PSU Pilkada Papua kemarin bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk melanjutkan konsolidasi dalam melupakan kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada tersebut. Hal ini juga terkonfirmasi dari permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum BTM-CK dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu yang tidak netral, termasuk Menteri ESDM, PJ Gubernur Papua, aparat kepolisian, dan Bupati.
“Jadi, jika aksi unjuk rasa dilakukan, saya kira isu dan momentumnya sangat bersesuaian,” ujar Nasarudin.
Harapan terhadap Masyarakat Papua
Namun demikian, kita semua berharap bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai dan tidak mudah terpancing oleh isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Saya juga mengimbau agar para elit politik dan tim sukses masing-masing pasangan calon untuk menahan diri, menggunakan media sosial dengan bijak, dan tidak saling menghina atau menjatuhkan harkat martabat sesama anak Papua.
Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, bergandengan tangan, dan terus membangun tanah Papua dengan penuh semangat persatuan.










