“KPID Papua Tegaskan: Media Tidak Dilarang Liput Demonstrasi, Begini Penjelasannya!”

- Jurnalis

Selasa, 2 September 2025 - 08:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, sebagai lembaga negara independen, menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi media penyiaran untuk melakukan peliputan, termasuk aksi demonstrasi yang terjadi di Papua. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Papua menekankan bahwa media penyiaran memiliki kewajiban konstitusional untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Dalam pernyataannya, KPID Papua menyayangkan maraknya informasi yang beredar melalui media sosial terkait demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Indonesia. Informasi yang simpang siur dan tidak terverifikasi tersebut sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, KPID Papua menegaskan pentingnya media penyiaran untuk menyampaikan informasi yang jelas, terbuka, dan akurat kepada publik, dengan tetap menjaga tujuan penyiaran tanpa intervensi dari pihak manapun.

Baca Juga :  Indosat, Wadhwani Foundation dan Kemnaker RI Kolaborasi Cetak 1 Juta Talenta Digital Indonesia Lewat AI

“Kami mengingatkan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, peliputan media terhadap aksi tersebut harus dihormati, agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan berimbang,” ujar Ketua KPID Papua, Rusni Christine Abaidata.

Baca Juga :  Sukses, Flora dan Fauna Endemik Papua Kembali Ke Rumahnya

KPID Papua juga mengimbau agar lembaga-lembaga penyiaran tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Pemberitaan harus akurat, berimbang, dan tidak mengandung unsur provokasi atau hasutan. Selain itu, media penyiaran diharapkan untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat.

“KPID Papua akan terus mengawal penyiaran di Papua, untuk memastikan bahwa hak publik atas informasi yang benar dan berimbang tetap terjamin,” tutup Rusni Christine Abaidata.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru