Bawa Bukti Dugaan Kecurangan di PSU Papua, MK Resmi Proses Gugatan BTM-CK

- Jurnalis

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi meregistrasi tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Satu perkara untuk tingkat gubernur, dan dua lainnya untuk bupati.

Ketiga perkara tersebut seluruhnya berkaitan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah, yang dinilai sarat masalah.

PHP Kabupaten

Kasus pertama adalah PHP Kabupaten Barito Utara yang didaftarkan ke MK pada 11 Agustus 2025 pukul 06.05 WIB, dengan pemohon Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.
Masih dari Barito, perkara kedua didaftarkan pada 15 Agustus 2025 pukul 15.02 WIB dengan pemohon Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob.
Pada hari yang sama, PHP Kabupaten Boven Digoel juga resmi masuk ke MK pukul 15.27 WIB atas permohonan Athanasius Koknak dan Barsi Muhammadiah.

Baca Juga :  Dari Pos ke Patroli Gabungan, Ops Damai Cartenz-2026 Amankan Pegunungan Bintang

PHP Papua: Kursi Panas Gubernur-Wakil Gubernur

Yang paling disorot adalah perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Perkara ini didaftarkan ke MK pada 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB.

Sebelumnya, MK telah memerintahkan PSU untuk Pilkada Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Namun, hasilnya kembali dipersoalkan akibat dugaan pelanggaran serius.

Baca Juga :  Gelar Operasi Sikat Noken, Polda Papua Tengah Akan Berantas Kejahatan 3C

Dalam PSU, pasangan Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) unggul tipis dengan 259.817 suara, mengalahkan pasangan Benhur Tomi Mano – Constant Karma (BTM-CK) yang meraih 255.683 suara.

Namun, hasil ini diprotes keras tim hukum BTM-CK. Mereka menuding adanya praktik kecurangan, mulai dari penggunaan tipex di banyak TPS hingga dugaan penggelembungan suara untuk pasangan Mari-Yo.

“Bukti-bukti sudah kami kantongi. Indikasi pelanggaran ini bisa masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” tegas tim hukum BTM-CK.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru