JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Dr. Anthon Raharusun, SH., MH, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua untuk lebih proaktif dan tegas dalam mengawasi dinamika politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Ia secara terang menyuarakan kekhawatiran terhadap dugaan keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, dalam aktivitas kampanye terselubung untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Menurut Anthon, telah beredar selebaran dan video di tengah masyarakat yang memperlihatkan Pj Gubernur memberikan imbauan dengan narasi yang dinilai mengarah pada dukungan terhadap figur tertentu. Dalam video tersebut, Pj Gubernur menyampaikan agar masyarakat memilih pemimpin yang dapat menjaga keamanan, menjadi imam, serta mampu melobi investor pusat—narasi yang dinilai mengandung pesan politis yang menguntungkan paslon tertentu.
“Ajakan Pj Gubernur ini jelas menunjukkan ketidaknetralan. Ini sangat berbahaya karena bisa mengadu domba masyarakat Papua melalui politik identitas yang merusak demokrasi dan stabilitas keamanan daerah,” tegas Anthon, Senin (4/8).
Soroti Kunjungan Kerja yang Sarat Kepentingan Politik
Anthon juga menyoroti intensitas kunjungan kerja Pj Gubernur ke berbagai kabupaten/kota menjelang PSU. Menurutnya, aktivitas tersebut sarat dengan nuansa politik yang patut dicurigai.
“Kita patut bertanya, apa urgensinya Pj Gubernur melakukan kunjungan ke daerah-daerah secara masif menjelang PSU? Ini justru memperkuat dugaan bahwa kunjungan tersebut bernuansa kampanye terselubung,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama seorang penjabat gubernur adalah menjalankan pemerintahan secara netral dan memastikan proses PSU berjalan adil dan demokratis—bukan menjadi bagian dari tim sukses paslon tertentu.
Minta Teguran Kemendagri dan Pemeriksaan oleh KPK
Lebih jauh, Anthon meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan teguran keras kepada Pj Gubernur Papua atas tindakan yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.
“Pj Gubernur menggunakan fasilitas negara, tapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa ia justru bertindak seperti tim sukses. Bahkan ia diduga turut mempengaruhi netralitas ASN. Ini pelanggaran serius terhadap etika birokrasi dan demokrasi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Anthon juga mempertanyakan dugaan penggunaan dana operasional Pemda oleh Pj Gubernur untuk membiayai kegiatan yang diduga bermuatan politik.
“Kami menduga ada penggunaan dana operasional Pemda untuk membiayai safari politik Pj Gubernur demi mengkampanyekan paslon tertentu. Oleh karena itu, kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memeriksa Pj Gubernur terkait indikasi penyalahgunaan anggaran negara,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu mandat utama Pj Gubernur adalah menjaga netralitas ASN dan tidak memihak pada kepentingan politik praktis. Bila dugaan ini benar, maka tindakan tersebut sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Papua.
Percaya pada Kecerdasan Politik Masyarakat Papua
Meski demikian, Anthon tetap optimistis terhadap kedewasaan politik masyarakat Papua, khususnya di wilayah Tabi–Saireri. Ia meyakini bahwa masyarakat telah cerdas dan tidak mudah dipengaruhi oleh manuver politik terselubung.
“Masyarakat Papua tahu siapa yang layak mereka pilih. Tapi sangat disayangkan bila seorang pejabat negara justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya.










